Anggota DPR: Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Akan Membebani Anggaran Negara

Jakarta  - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak megaproyek reklamasi Teluk Jakarta adalah negara akan terbebani mengeluarkan anggaran secara periodik. Keluarnya anggaran ini agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan khususnya Pulau G.

Menurut politikus PKS itu, beban pemerintah tentunya akan bertambah dengan adanya proyek reklamasi. Semestinya, anggaran idealnya untuk persoalan yang lebih besar seperti banjir di Jakarta.

“Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta. Merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” kata Hermanto dalam keterangannya, Selasa (20/9/2016).

Dia menekankan bila negara mengeluarkan anggaran maka yang dipakai adalah uang rakyat. Sementara, ia megkritik dampak proyek reklamasi ini lebih disebabkan karena ulah korporat.

“Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini,” sebutnya.

Kemudian, dia menambahkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Imbasnya, negara akan terus mengeluarkan anggaran menanggulangi dampak dari kerusakan.

“Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memutuskan melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Seharusnya, kata dia, Meko Luhut bisa menghormati putusan lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

“Kalau ijin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegasnya,” sebutnya.  (*)