Cabup Nomor 2, Haji Hendy Siswanto: Sistem Birokrasi di Jember Harus Dibenahi

hariansuara.com, Jember - Dengan berjalannya waktu terkuak realita tentang buruknya sistem pelayanan publik di Jember lebih disebabkan karena sistem birokrasi yang perlu dibenahi.

Calon Bupati Jember Nomor Urut 2, Haji Hendy Siswanto yang berpasangan dengan Gus Firjaun (KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman) di Pilkada 2020 ini, sudah sejak lama membaca hal ini.

Ia juga telah menyampaikan penilaiannya saat digela dialog publik yang diselenggarakan oleh Universitas Jember bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Warung Kembang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (19/11/2019).

"Sistem birokrasi di Jember banyak yang perlu dibenahi.  Kondisi ini memengaruhi pelayanan kepada masyarakat luas," ujar Haji Hendy secara tegas. 

Dicontohkan lebih lanjut oleh Haji Hendy, diantaranya banyaknya PLT (Pelaksana Tugas--Red) di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember, sehingga ini berpengaruh terhadap pelayanan publik. Tidak efisien dan efektif, karena PLT hanya bertindak sebagai pelaksana, tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. 

Menurut Haji Hendy yang berpengalaman di birokrasi pusat, bahwa regulasi untuk menjalankan pelayanan publik sudah diatur. Jika sesuai atau mengikuti aturan tersebut, maka pelayanan publik dapat berjalan maksimal.

"Banyak sekali yang harus dievaluasi. Contohnya saja dalam 1 bulan kita hanya mengeluarkan 500 KTP. Kenapa harus dibatasi 500? Ini saja sudah menjadi persoalan. Karena jumlah 500 lembar KTP itu terlalu kecil dengan penduduk Jember yang banyak. Penduduk Jember itu 2,3 juta orang dan yang harus ber-KTP itu 1,8 jut. Kapan selesainya kalau sebulan hanya 500 KTP saja." tutur Haji Hendy.

Belum lagi, kepemilikan KTP ini dibutuhkan sebagai syarat untuk berbagai urusan. Bila KTP masih belum jadi, tentu akan menghambat keperluan masyarakat. Pendek kata, sistem birokrasi di Jember ini banyak yang harus dibenahi. (*) hab/zai    Foto: HSC