Politik Dinasti Masih Subur di Pilkada 2020, Parpol Gagal Cetak Kader

hariansuara.com, Jakarta - Pilkada 2020 masih akan diwarnai dengan politik dinasti di sejumlah daerah. Salah satu yang bertanggungjawab dalam persoalan ini dinilai adalah partai politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan parpol masih tak jelas dalam mencetak kaderisasi. Menurut dia, parpol seharusnya bisa menciptakan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat.

Dengan maraknya dinasti politik maka proses perekrutan dianggap belum berjalan demokratis.

"Itu yang masih jadi persoalan. Bukan hanya Pilkada 2020. Tapi, juga pilkada sebelumnya. Ini yang harus dievaluasi bagaimana parpol bisa mencetak kader yang unggul," ujar Ujang kepada hariansuara, Rabu, 29 Juli 2020.

Menurut dia, internal parpol saat ini hanya menentukan figur yang diusung berdasarkan elitis politik. Punya dana besar, elektabilitas kuat dan tak memikirkan regerenasi kaderisi.

"Elitis juga karena yang memutuskan itu hanya segelintir orang saja di partai politik. Enggak semuanya bisa," tutur Ujang.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, sebagian besar parpol justru saat ini melenggangkan dinasti dalam pemilihan kepengurusan. Banyak keluarga atau kerabat elite partai politik yang jadi pengurus di partai politik tertentu.

Kata dia, bukan mencontohkan menghapus dinasti politik tapi justru parpol berikan contoh. "Jadi, dia itu memang kelanjutan dari politik dinasti yang terjadi di internal," jelasnya.

Pun, ia menyinggung adanya beberapa faktor seperti kaidah hukum yang membuat dinasti politik itu berpotensi terjadi. Dengan akses pencalonan terbatas, hanya bisa dimiliki partai-partai yang punya dana dukung besar.

Dia menilai adanya ambang batas pencalonan kepala daerah 20 atau 25 persen suara sah juga tinggi.

Kemudian, politik biaya tinggi juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi hadirnya politik dinasti. Harus diakui, biaya pilkada di Indonesia mahal.

Dengan kondisi itu, mahar politik juga jadi sesuatu yang ada. Namun, instrumen hukum di Tanah Air tak bisa menangkap itu.

"Berapa uang yang dia punya, dia bisa belanja kan. Akhirnya memicu orang untuk mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk memenangi kontestasi," ujarnya.

Kurang lima bulan jelang Pilkada 2020, publik disuguhkan kebiasaan politik yang belum berubah. Kemunculan politik dinasti masih mewarnai dinamika politik di sejumlah daerah.

Misalnya, majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ke Pilkada Kota Solo meramaikan pemberitaan media massa. Nama Gibran erat dikaitkan dengan Jokowi selaku Presiden dan pernah menjabat Wali Kota Solo.

Di Pilkada Kota Tangsel ada keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, yang diusung Gerindra-PDIP. Lalu, ada juga Siti Nur Azizah yang juga putri dari Wakil Presiden Maruf Amin. (*) ras/zai.       FOTO: Demo tolak politik dinasti-ANTARA-Septianda Perdana