hariansuara.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan ada beberapa isu strategis yang jadi persoalan klasik di Pilkada 2020. Dari deretan persoalan itu disampaikan bahwa netralitas aparatur sipil negara atau ASN yang terus mencuat.
Ketua Bawaslu, Abhan, menyampaikan netralitas ASN seringkali dikeluhkan saat calon petahana kembali maju. Sebagai petahana, ia memanfaatkan pengaruhnya untuk mengeruk keuntungan dari jajaran birokrat.
"Ini jadi persoalan klasik. Memang mestinya sudah ada sanksi keras dalam hal ini. Tapi, Bawaslu tak bisa ke arah sanksi keras seperti itu," ujar Abhan dalam webinar terkait kesiapan pilkada dikutip hariansuara pada Kamis, 15 Oktober 2020.
Abhan menjelaskan hingga per Rabu, 14 Oktober 2020, setidaknya ada 700 laporan terkait netralitas ASN. Terkait itu, jumlah petahana di Pilkada 2020 meningkat.
Ia menyebut ada 290 petahana maju di 236 daerah di Pilkada 2020.
"Kami harapkan junjung pemilu yang berintegritas. Jangan bawa-bawa ASN ke pentas politik," tutur Abhan.
Selain itu, ia menyoroti potensi gangguan keamanan, pandemi Covid-19, penyalahgunaan anggaran daerah, materi kampanye, dan politik uang. Kata dia, kampanye yang seharusnya secara virtual di tengah pandemi ini belum terlaksana dengan baik.
"Masih banyak kontestan ingin cara lama, ketemu ramai-ramai di kerumunan dan sampaikan visi misinya," jelasnya.
Kemudian, terkait politik uang, menurutnya persoalan ini sulit disetop selama tak ada sanksi yang bikin efek jera. Di sisi lain, politik uang ini juga yang masih dicari masyarakat tanpa memikirkan kualitas calon kepala daerah yang dipilihnya.
"Pendidikan politik yang cerdas harus diberikan kepada masyarakat," ujarnya.(*) umi/zai FOTO: Ilustrasi APK Pilkada 2020/ANTARA-Arnas Padda
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU