Demi Stabilitas Politik, Koalisi Pemerintah Disarankan Bertahan di 2024

hariansuara.com, Jakarta - Pemilihan Presiden 2024 masih empat tahun lagi. Namun, dinamika jelang menuju persaingan politik ke arah sana sudah berhembus.

Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Yulius Yohanes, menganalisis sebaiknya demi stabilitas politik di dalam negeri, partai politik pendukung pemerintah bisa tetap berkoalisi di Pilpres 2024.

Yulius menyampaikan demikian sebagai respons ucapan  Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Qadari sebelumnya menyinggung dinamika politik pada 2021 bisa berubah pasca hasil Pilkada 2020.

Menurut Yulius, teori demokrasi punya rujukan agar kekuasaan aman. Ia melihat antara PDIP, Gerindra dan Golkar masih bisa berkoalisi kembali.

"Dijamin siapapun yang diusung menjadi Presiden tahun 2024, pasti mampu menciptakan stabilitas politik, dan sebagai desain besar mengantarkan Indonesia menjadi negara maju ke-5 dunia pada tahun 2030, sebagaimana diramalkan banyak analis dari luar negeri,” kata Yulius, dalam keterangannya, Senin, 21 Desember 2020.

Peta politik partai pendukung Pemerintah saat ini PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP. Nah, tiga besar peraih hasil Pemilu 2019 ada PDIP, Gerindra dan Golkar.

“Sehingga paling tidak harus mempertahankan koalisi demi stabilitas politik di dalam negeri menghadapi Pilpres 2024,” jelasnya.

Menurut dia, elite politik nasional mesti diingatkan nasib bangsa ke depan. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi untuk 2024.

Ia menyinggung kepentingan Israel yang terus merayu Indonesia agar membuka hubungan diplomatik. 

“Israel sangat berkepentingan membuka hubungan diplomatik, karena meramalkan kemajuan Indonesia sangat signifikan dalam satu dekade terakhir," jelasnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganalisis persoalan politik nasional pada 2024 masih akan diwarnai dengan isu sektarian. Sebab, ia menilai kondisi masyarakat sudah bosan dengan isu-isu Agama yang hanya memunculkan konflik dan perpecahan. 

“Mungkin saja, cuma kan sudah gak relevan lagi, karena isunya udah basi melihatnya ini kan isu-isu agama," kata Adi Prayitno.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari sempat menjelaskan kemungkinan dua skenario luar biasa jelang Pilpres 2024. 

Salah satunya opsi Jokowi dengan Prabowo Subianto. Namun, untuk hal ini, mesti mengubah amandemen UUD 1945. Sebab, untuk tiga periode jalan yang dilalui terjal.

Pun, opsi kedua yaitu Prabowo maju sebagai calon Presiden dengan wakilnya yang merupakan kader PDIP.

“Kemungkinan opsi yang kedua, kalau Gerindra dan PDIP ya cukup mungkin karena lagi mesra-mesranya. Tapi untuk opsi pertama ya sudahlah gak usah. Selain memang harus amandemen UUD 1945, mengubah regulasi, ini sudah lah Jokowi cukup 2 periode,” jelas Qadari. (*) ras/zai       FOTO: Presiden Jokowi/Twitter @jokowi