hariansuara.com, Jember - Hendy Siswanto adalah Bupati Jember ke-19, memimpin Kabupaten Jember, didampingi Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman. Dilantik saat Jember dalam situasi pelik. Pelik hadapi pandemi COVID-19 dengan dampak berat di segala sektor. Pelik sengkarut macam-macam, sehingga Jember diibaratkan oleh Bupati Hendy ibarat ‘lahan kosong’ yang harus diisi ulang bersama-sama untuk menghadapi hari esok yang lebih baik.
Hal krusial yang diapresiasi masyarakat Jember adalah kebijakan Bupati Hendy dalam menormalisasi birokrasi terkait sengkarut SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember.
Baca juga: Bupati Jember Hendy Siswanto Serahkan 631 Surat Pelaksana Tugas SOTK 2021
Pengamat politik dan dosen FISIP UNEJ, Muhammad Iqbal, menilai untuk Jember dapat berlari mengejar ketertinggalan dan keterpurukan yang lalu adalah kebijakan extraordinary atau luar biasa di sektor pertanian. Salah satunya dengan membangun Jember Industrial Farm (JIF).
“Jember Industrial Farming (JIF) barangkali menjadi jawaban, tantangan sekaligus harapan atas persoalan pertanian dan segala sektor terkaitnya di Jember. Apabila kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Jember berorientasi pada terwujudnya JIF, sebetulnya ini sekaligus juga wujud dari keselarasan sinergis dengan 5 Arahan Utama Presiden Joko Widodo, dan Nawa Bhakti Satya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,” urai Cak Iqbal, sapaan karibnya.
Arahan Nomor 5 Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada Transformasi Ekonomi, yakni dari ketergantungan SDA (sumber daya alam) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.
Sedangkan Bhakti ke-6 dari Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim adalah Jatim Agro, yaitu memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Implementasi JIF sangat potensial sebab memiliki Keselarasan dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Jatim. Terutama sinergis dengan Fokus Pembangunan berupa ‘optimalisasi agrobis berbasis sinergi desa-kota.’”
Jika JIF ini terwujud, hemat Iqbal lagi, mulai dari mind set hingga skill birokrasi dan para pelaku di sektor pertanian di Jember tentu bakal mengalami transformasi yang bersifat akseleratif untuk siap hadapi kualitas produksi dan daya saing global.
Pada satu kesempatan, sejatinya Bupati Hendy menyatakan visi serupa untuk membangun sektor pertanian Jember ke depan. Ia ingin pertanian Jember unggul di sektor hulu sebagai produsen komoditas pertanian, tetapi juga di hilir, menghasilkan produk olahannya. Jadi, petani tidak hanya bertugas menanam saja, melainkan juga bisa mengolah hasil pertaniannya menjadi produk jadi.
Dicontohkan Bupati Hendy tentang komoditas kopi di Jember yang setiap tahun bisa menghasilkan ratusan ribu ton. Bahkan Jember bisa memproduksi kopi robusta terbesar. Namun, karena sektor hilirnya belum maksimal, maka tidak ada merek kopi yang kuat dan menjadi ‘trademark’ bagi Jember. Sangat disayangkan, sampai-sampai Bupati Hendy mengusulkan untuk menyebut Jember sebagai Kota Produsen Kopi Robusta Terbesar di Dunia.
Mengaplikasi Teknologi Industri Pertanian
Muhammad Iqbal menyatakan, industrialisasi agrikultur ini tidak semudah menarasikannya. Tetapi bila ke depan kebijakan ini tidak dilakukan, maka kondisi bisa lebih pelik dan makin kompleks. Kemungkinan menghadapi ancaman resesi krisis regenerasi petani, karena animo kaum milenial melihat pertanian kurang menjanjikan. Sementara perubahan iklim, kemungkinan ledakan populasi dan ketahanan serta keamanan pangan harus dihadapi. Seperti apa tahap industrialisasi pertanian dilakukan?
“Penguasaan teknologi industrial agriculture dimulai dengan membangun sistem digitalisasi one big data sektor pertanian. Pemkab Jember perlu membangun sebuah ruang dashboard e-monitoring system yang berfungsi mengoptimalisasi pertanian industrial secara komprehensif. Sinergis secara real time termonitor di dashboard oleh para pelaku industri pertanian, Pemprov Jatim, Kementerian Pertanian, bahkan DPR RI/DPRD serta DPD terkait dengan sektor pertanian Jember,” papar Iqbal.
Mengenai pola pembiayaan, urai Iqbal, kembali melalui sinergi dan kolaborasi. Bisa saja tak bertumpu pada APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), melainkan mengoptimalkan program kompensasi dan CSR (corporate social responsibility) dari swasta. Atau mengikhtiarkan berbagai mekanisme funding dari institusi lain di dalam dan luar negeri.
Fondasi pentingnya adalah adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan politik kebijakan anggaran harus dikedepankan. Tujuannya agar deliberasi kebijakan dan program bersifat partisipatif dan mencegah terjadinya perilaku koruptif.
“Jika seluruh perencanaan kerja pembangunan sektor pertanian ini berlangsung sesuai dengan visi misi melalui keselarasan RKP dan RKPD, maka kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat niscaya akan terwujud," papar Dosen Pasncasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat UNEJ, kemudian menambahkan,
"Asalkan semua proses berlangsung secara deliberatif, transparan dan akuntabel. Industrialisasi pertanian yang mengetengahkan hilirisasi ekosistem pertanian yang potensial akan membuka luas pasar domestik dan mancanegara. Dengan catatan, tetap berprinsip ramah lingkungan dan manusiawi atau humanized farming.” (*) jane/mel Foto: Pertanian.go.id, Dok Pri & IST
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU