Jember Terpuruk dan Rakyat Sudah Lapar, Tunggu APBD 2021 Segera Cair

hariansuara.com, Jember – Fakta yang terjadi di percaturan politik Kabupaten Jember saat ini paling meresahkan masyarakat adalah sikap penolakan DPC Fraksi PDI P terhadap pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jember Tahun 2021.

Mereka beralasan, KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD itu dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt) yang belum didefinitifkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi, itu melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwasanya, Plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis, termasuk alokasi anggaran.

“Tidak mungkin pembahasan RAPBD tanpa keterlibatan Kepala-kepala OPD yang masih berstatus Plt,” demikian Widarto, Pengurus DPC PDIP Jember, dikutip dari zonajatim.id.

Terhadap kritikan Fraksi PDI P itu, Juru bicara Fraksi NasDem di DPRD Jember, David Handoko Seto, justru menanggapinya dengan santai. Itu hal biasa dalam berdemokrasi, katanya. Namun, sama seperti tanggapan khalayak luas di Jember, David menyayangkan mengapa Fraksi PDI P tidak coba melihat situasi dan kondisi riil yang ada di Kabupaten Jember. 

Hingga hari ini, seluruh rakyat menunggu-nunggu APBD 2021 dapat segera cair. Dengan adanya APBD ini maka roda pemerintahan Kabupaten Jember dapat bergerak dan terus berjalan. Seperti diketahui, pemerintahan  sebelumnya meninggalkan Kabupaten Jember tanpa APBD sama sekali, serta berbagai keterpurukan lainnya.

Bertumpu pada APBD Tahun 2021 itulah dapat dilakukan percepatan pembangunan sesuai visi misi Bupati Hendy untuk memakmurkan masyarakat Jember. Dengan APBD 2021 cair, warga punya harapan akan masa depan yang lebih baik. Seluruh aparatur sipil negara (ASN), para guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) kembali bersemangat, 3 bulan gaji dan honor mereka tertunggak itu bisa terbayarkan.

Kendati semua ASN dan GTT/PTT itu tahu penunggakan gaji dan honor itu  ‘warisan’ kepemimpinan Bupati Faida, tapi Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman terpanggil untuk mengambil alih tanggung jawab.  

Untuk itu Bupati Hendy dan Wabup Firjaun melakukan percepatan-percepatan demi membela kepentingan masyarakat Jember seluruhnya. Termasuk menormalisasi birokrasi, mengambil kebijakan akhir pekan Kepala OPD dan staf Pemkab Jember tetap masuk menyiapkan data Perkada 2021 dan SIPD seluruh Jember. 

“Rakyat Jember sudah lapar. Kabupaten Jember sedang tidak baik-baik saja sekarang. Jadi, kita fokus bersinergi, berkolaborasi dan dengan percepatan (akselerasi) melayani masyarakat Jember, memberi hak-hak mereka,” sering demikian Bupati Hendy Siswanto katakan akan komitmennya tersebut.

Baca juga: 

Bupati Jember Hendy Siswanto Serahkan 631 Surat Pelaksana Tugas KSOTK 2021

Pejabat Pemkab Jember Penuhi Pendopo Siapkan Data Perkada 2021

Bupati Hendy dan Wabup Firjaun Tinjau Proses SIPD Seluruh OPD Jember

APBD Instrumen Strategis Dibutuhkan Pemerintah & Juga Parpol

David Handoko Seto, politikus dari Fraksi NasDem, lebih lanjut menilai kebijakan Bupati meng-nol-kan pejabat Pemkab Jember, lalu mengangkat 631 Plt, dilanjut dengan penetapan Perda APBD 2021 adalah sebagai upaya percepatan. Tidak masalah jika itu diikuti dengan proses konsultasi dan penyesuaian sebagaimana ditetapkan regulasi.

Jika Fraksi PDI P hendak meninggalkan proses pengesahan APBD 2021 itu, lanjut David Handoko seperti dikutip dari nusadaily.com, dipersilakan saja. Toh bila enam fraksi di DPRD—NasDem, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat dan lainnya—tetap mendukung Bupati Hendy segera merampungkan APBD Jember Tahun 2021, lalu disetujui Gubernur dan pemerintah pusat, tetap bisa dijalankan. Prinsipnya, selama itu memenuhi regulasi, tidak melanggar apa pun, dan untuk perkembangan Jember.

Lebih jauh disebutkan David, APBD itu instrumen strategis yang sama-sama dibutuhkan oleh pemerintah maupun partai politik agar bisa berbuat bagi rakyat. Bila PDI P menolah pengesahannya, akan tidak elok jadinya. Terlebih  Jember saat ini ibaratnya sudah ‘megap-megap’.

Toh PDI P sejatinya punya hak untuk mengakses jalur formal bila punya kritikan akan kebijakan internal birokrasi. APBD itu kelak bisa dilihat secara transparan oleh semua pihak, masyarakat juga, tatkala masuk tahap pembahasan antara Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran DPRD.

Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman dilantik 26 Februari 2021, disusul dengan serah terima jabatan (Sertijab) dari pelaksana harian (Plh) Bupati Hadi Sulistyo pada 2 Maret 2021. Jadi, sebulan pun belum. Namun, Bupati Hendy dan Wabup Firjaun dengan penuh dedikasi, bergerak cepat, melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Jember dan seluruh masyarakatnya.

Masyarakat awam, seperti mereka sampaikan kepada hariansuara, menilai sangat wajar bila dalam pelaksanaan kebijakan itu masih ada kekurangan. Misalnya, dari SK Plt sebanyak 631 itu terselip pejabat yang sudah meninggal, usia pensiun, tidak sanggup bertugas karena kondisi kesehatannya atau juga rangkap jabatan.

Masyarakat awam pun sekarang sudah cerdas dan tahu akan politik. Menurut mereka, kekeliruan itu bisa dikoreksi. David Handoko pun mengatakan, pengangkatan itu, yang terpenting, tidak ngawur. Artinya Plt ditugaskan sesuai tupoksi dan bidang keahlian yang bersangkutan.

Terlebih dari semua itu, Jember dalam kondisi tidak normal saat digantikan kepemimpinan dari Bupati-Wabup lama. Berbeda dari kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Gunung sengkarut ada di dalamnya. Semua hal menjadi prioritas. Tidak ada lagi istilah first thing first, penjenjangan prioritas.

“Semua butuh cepat ditangani. Pengangkatan Plt itu bagian dari percepatan yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Kabupaten Jember, masyarakat Jember yang sudah lama lapar,” ujar Bupati Hendy, Jumat (19/3/2021), mengajak seluruh insan Jember untuk bergerak menyelamatkan Jember. “Jember milik kita dan kita semua dipanggil untuk bersama menyelesaikan permasalahan di kabupaten kita tercinta ini.” (*) mel/mel    Foto: IST