Bawaslu: Media Massa Harus Aktif Beri Pendidikan Politik ke Rakyat

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta media massa berperan aktif memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada rakyat Indonesia. Pemberitaan media massa diharapkan tak memuat provokasi untuk Pilkada serentak 2017.

"Media harus berperan aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat,"  kata Muhamad di Gedung Graha Mental, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).

Rapat akbar pengawasan pemilu yang berlangsung di Gedung Graha Mental Jakarta Pusat ikut dihadiri Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanty dan panwaslu kecamatan se-DKI Jakarta. Acara ini  sebagai persiapan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada pilkada serentak 15 Februari 2017.

Muhammad  menjelaskan  sebagian media dimiliki pengusaha yang berlatar belakang politikus.

"Kita tahu pemilik media dominan adalah petinggi partai politik dan kita berharap media tidak ikut memprovokasi rakyat menjelang pilkada,"  ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, media cetak maupun media eloktronik menjelang pilkada terlihat sudah terkotak-kotak. Padahal, mestinya hal seperti ini tidak terjadi di Negara Bineka Tunggal Ika. Apalagi peran media sebagai sumber informasi.

"Sekarang media sudah terkotak-kotak. Seharusnya media sebagai corong informasi publik memberikan pendidikan politik kepada rakyat," kata Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhammad juga berpesan kepada semua partai politik dan calon kepala daerah di pilkada serentak 2017 untuk berperan aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

"Partai politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan tidak memecah belahkan rakyat karena politik," tuturnya. (*)  Joko Waluyo