
hariansuara.com, Jember - Sejak bertahun lalu, seperti dikeluhkan masyarakat Kabupaten Jember, pemberian bantuan sosial (bansos) maupun BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak tepat sasaran. Atau ada yang mengatakan, “Yang terima orangnya itu-itu saja. Padahal banyak warga lain yang lebih berhak dibantu.”
Komen-komen yang beredar itu menjadi perhatian serius bagi Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto. Karenanya, Kamis (5/8/2021) tadi Bupati Hendy menegaskan kepada semua pihak untuk wajib memastikan penerima bansos tepat sasaran saat rapat koordinasi verifikasi dan validasi penerima bansos bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Jember.

“Persoalannya adalah data. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Di lingkungan tinggal saya, contohnya, sudah beberapa kali ganti bupati, belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah,” ujar Bupati Hendy.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam waktu dekat akan membagikan bansos dan BLT. Untuk itu, Bupati Hendy tegaskan lagi agar tidak asal bagi-bagi. Ada ratusan ribu bansos jumlahnya yang akan dibagikan.
“Pembagian bansos ini harus tepat sasaran, cepat, dan teliti. Bila salah, kita bisa masuk penjara. Penipuan korupsi seperti yang sudah pernah terjadi,” Bupati Hendy mengingatkan.

Para petugas lapangan harus teliti menginput data dan wajib memastikan secara langsung si penerima bansos sudah benar dan tepat sasaran. Jadi, harus cepat, tepat, akurat. Pastikan dengan ekstra teliti agar bansos sampai ke penerima yang berhak.
Dari pengamatan Bupati Hendy, selain data warga yang digunakan tidak lagi akurat, penyakit lainnya adalah kurangnya tanggung jawab, kurangnya keseriusan.
“Pejabat kita sukanya melempar tanggung jawab. Camat melempar ke Kades. Kades melempar ke Ketua RT/RW. Ketua RT/RW melempar ke Karang Taruna. Karang Tarunanya main catat saja, lalu dikumpulkan. Data yang salah ini berdampak kepada saya selaku Bupati,” lanjut Bupati Hendy.
Digarisbawahi Bupati Hendy, bansos dan BLT adalah soal bantuan. Tinggal diberikan saja. Tetapi ini bukan perkara simpel, sebab ketika salah ketik data, Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah angka, sehingga data tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos, maka ini bisa jadi dosa besar. Padahal ini gara-gara tulisan pendataan yang keliru.
“Memberikannya gampang, tapi ingat harus dipertanggungjawabkan, sebab ini semua uang Negara,” tegas Bupati Hendy lagi. “Bansos ini soal nyawa. Jangan main-main soal hak mereka yang kondisinya kekurangan. Saya dan Anda semua digaji negara. Tolong door-to-door minta ke Kades, RT/RW mendampingi. Saya minta Camat turun juga.” (*) Sayuti/Maulana Foto: Pemkab Jember
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU