Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Masyarakat Kepanjen Mohon Pemkab Jember Tertibkan Tambak Udang yang Meresahkan

Politik & Pemerintahan
12 Sep 2021
Masyarakat Kepanjen Mohon Pemkab Jember Tertibkan Tambak Udang yang Meresahkan

hariansuaracom, Jember - Para nelayan Desa Kepanjen, Gumukmas beraudiensi ke Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman, Sabtu (11/09/2021) di Pendopo Wahyawibawagraha. 

Bersatu menamakan dirinya Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen (KPMK), mereka mengadukan tambak udang vaname di pesisir Kepanjen yang menyebabkan pencemaran laut dan mengusik penghasilan nelayan. 

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Jember Arief Tjahjono menegaskan, dari sejak dilantik 26 Februari 2021, Bupati Hendy Siswanto tidak pernah menandatangani izin usaha tambak di pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

“Selama Bapak Bupati memimpin Kabupaten Jember, Bapak Bupati tidak pernah mengeluarkan izin tambak. Kalau ada yang membolak-balikkan fakta, bilang Pak Bupati mengeluarkan izin tambak dan sebagainya berarti fitnah,” tegas Arief.

Total Ada 18 Tambak di Kepanjen

Sementara itu, informasi dari Camat Gumukmas Bobby Ari Sandi, di Gumukmas ada dua tambak yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Satu tambak berdiri di Desa Mayangan sejak 1988, dan satu lagi dibuka pada 2017 yang saat ini dalam proses penambahan lahan.

“Ada pula 16 tambak lagi yang dikelola warga secara perorangan. Kata mereka, selama ada izin dari desa, kami akan terus menambak udang,” kata Bobby.

Di sebelah Selatan Jalur Lintas Selatan (JLS), tambah Camat Bobby, ada beberapa bidang tambak ber-Sertifikat Hak Milik (SHM). Dilihat dari gambar BPN (Badan Pertanahan Nasional), belum masuk sempadan (pantai). Tapi, tambak itu betul ada di bibir pantai, sebab kemungkinan area depan ber-SHM itu dibeli dan dijebol terus sampai kena sempadan pantai. 

Merusak Ekosistem dan Meresahkan Nelayan

Dijelaskan Camat Bobby, keberadaan tambak-tambak ini membuat perahu-perahu nelayan tidak bisa bersandar. Ekosistem terganggu, terlihat dari ikan tak lagi ditemukan di dekat sana hingga jauh ke Selatan Pulau Nusa Barong. Saat ini ada tiga tambak lagi tengah dibangun secara massif, menggunakan alat berat. 

Informasi yang ada, pemilik sulit ditemui. Pekerja pun tak tahu apa-apa. Selama ini pesisir di wilayah selatan tidak pernah tersentuh. Masyarakat nelayan berjuang sendiri memperbaiki keadaan. Kondisi di pesisir bertambah kusut, konon, sejak ditetapkan privatisasi oleh Kepala Desa Kepanjen Syaiful Mahmud. 

DPRD Jawa Timur pernah melakukan inspeksi mendadak. Ternyata tidak ada tambak yang memiliki izin. Hanya ada dua perusahaan di sempadan pantai yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Padahal, menurut Peraturan Menteri Agraria, HGU tidak boleh diterbitkan di sempadan pantai.

Zainuddin, warga Kepanjen melaporkan seperti ditulis media massa lokal, bentang pantai adalah wilayah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

“Tapi sekarang justru sudah dibuat tambak. Sebetulnya ini sudah masuk tindak pidana. Kami melakukan pengaduan ke Kapolres, menyurati Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Agraria, tapi tak ada tanggapan,” katanya.

Di samping itu, tambak ini merusak ekosistem setempat, sebab limbah tambak udang itu dibuang begitu saja langsung ke laut. Di sini seharusnya ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara itu, warga lainnya bernama Setyo Ramires tak kuasa menahan emosi. Menetes air matanya, pepat dadanya terhimpit. Desa Kepanjen menjadi panas, ekonomi warga sulit, uang tak punya karena dampak dari tambak. Harapnya, audiensi dengan Pemkab Jember ini dapat menemukan solusi pemecahannya. 

Satu lagi yang dirasakan sangat melukai hati warga Kepanjen, papar Zainuddin, Kades semestnya menertibkan atau menolak tambak, setidaknya membela kepentingan masyarakat banyak. Ini, tidak.

Permasalahan seputar tambang udang ini dirasakan sangat meresahkan masyarakat Kepanjen. Untuk itu mereka datang menemui Kepala Daerah agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember segera menertibkan hal ini. Terlebih Pemkab telah mengeluarkan kebijakan melakukan sertifikasi area sepanjang bibir pantai di Kabupaten Jember sebagai milik Pemkab Jember untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Bukan untuk pribadi atau privat. 

Ada salah satu masukan bagus disampaikan Mukhlas, perwakilan warga juga, Pemkab menertibkan agar Kepanjen dijadikan sebagai konservasi cagar alam untuk ruang terbuka hijau dan destinasi wisata. Hal ini melihat kekayaan potensi alam yang besar di Kepanjen. 

Setelah mendengar dan menampung masukan serta keluhan KPMK, Pemkab Jember berencana pada 15 September 2021 mengundang para pemilik tambak untuk berdiskusi, serta mengkroscek surat-surat izin yang mereka miliki sudah sesuai regulasi yang berlaku atau tidak.

Disampaikan kembali oleh Bupati Hendy Siswanto, selama kepemimpinannya belum pernah ia mengeluarkan izin usaha tambak. (*) Santang/Prabu           Foto: Pemkab Jember

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X