Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Penghargaan KPK untuk Jember Raih Peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Tertinggi

Politik & Pemerintahan
10 Dec 2022
Penghargaan KPK untuk Jember Raih Peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Tertinggi

hariansuara.com – Puncak peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat (9/12/2022). Hadir malam itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, membuka acara.

Ketika itu ditandai dengan pemberian penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan Indeks Pencegahan Korupsi Tertinggi di Indonesia, yakni 59,33. Total se-Indonesia hanya 10 kabupaten memperoleh penghargaan ini. Dari Jawa Timur sendiri, Kabupaten Pamekasan juga memperolehnya.

Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, ST, IPU menerima langsung penghargaan tersebut, disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Alhamdulillah, terharu dan senang menerima penghargaan yang luar biasa dari KPK. Ini hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak. Terbukti KPK mengawasi kinerja, kerja keras dan niat baik kita semua dalam mencegah dan memberantas korupsi," ujar Bupati Hendy.   

Lebih lanjut diakuinya, sejak awal, bahkan sebelum menerima amanah masyarakat untuk memimpin Kabupaten Jember, dirinya telah berkomitmen untuk tidak memberi ruang bagi korupsi. Mengerahkan segenap daya dan berupaya mencegah dan memberantas korupsi dalam bentuk apa pun. 

Terlihat, dari tahun ke tahun indeks pencegahan korupsi di Jember meningkat secara siginifikan. Pada 2020, indeks Jember di angka 20, kemudian jadi berlipat pada 2021 di angka 57,9 dan kini pada 2022 berada di angka 59,33.

“InsyaAllah, ke depan Kabupaten Jember lebih bersih lagi, lebih berhati-hati. Teman-teman birokrasi makin memahami pengelolaan anggaran yang benar dan rapi, terus menjaga relasi yang baik dalam hal positif antara Organisasi Perangkat Daerah, mitra kerja dan masyarakat," imbuhnya.

Ragu? Segera Konsultasi demi Percepatan Pembangunan

Kepada semua OPD, disampaikan Bupati Hendy, kuncinya mematuhi regulasi. Lalu, yakin dalam mengeksekusi anggaran. Bila masih ragu atau khawatir menyalahi regulasi pengelolaan keuangan, berkonsultasi dulu bisa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ke Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan begitu, percepatan program pembangunan dapat dilaksanakan. 

Pun, celah korupsi bisa lebih ditekan secara maksimal. Untuk itu, diakui Bupati Hendy, lagi-lagi adalah sangat penting kolaborasi dan sinergi yang solid, saling mendukung dan membantu kerja yang positif, jujur dan mematuhi regulasi. (*) Santang/MTS        Foto: @pemkabjember

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X