hariansuara.com - "Wes wayahe Jember Kuereen" menjadi 'trademark' Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto, ST., IPU karena selalu diucapkannya di tiap kesempatan. Ini bukan slogan gaya-gayaan, Tetapi mendasari kiprah, sekaligus pemacu semangatnya bersama Wakil Bupati KH MB Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun dalam membenahi Jember.
Termasuk mengubah 'rapor merah' Kabupaten Jember, karena predikat laporan keuangan terburuk selama dua tahun sebelumnya, bisa naik ke posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketika itulah, Laporan Keuangan (LK) tersaji secara wajar dalam semua hal.
"Menuju opini WTP itu jalan yang panjang. Prosesnya tidak mudah. Ini bisa terwujud bukan karena komitmen satu orang saja, melainkan satu gerbong, mencakup seluruh unsur di pemerintah kabupaten, termasuk para pegawai pelaksana di lapangan," ujar Bupati Hendy.
Sekarang Kabupaten Jember berada di posisi Wajar Dalam Pengecualian (WDP) yang didapat pada 2022. Karenanya, di Jawa Timur, Jember satu-satunya kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP.
"Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI itu sangat penting. Tahun 2023 ini kita bisa dapatkan opini WTP itu untuk kebaikan Kabupaten Jember dan masyarakat. Adanya WTP akan meningkatkan peluang investor masuk. Investasi mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menumbuhkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember," ujar Bupati Hendy.
Instruksikan Bentuk Satgas Menuju WTP
Tekad Bupati Hendy membenahi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini selaras dengan komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yakni meningkatkan kualitas pelaporan daerah. Ditegaskannya hal itu saat menghadiri entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan BPK RI di Jakarta Kamis (9/2/2023) lalu.
Bupati Hendy sehari sebelumnya menggelar pertemuan dengan Kepala OPD Pemkab Jember untuk memonitor rencana aksi peningkatan kualitas LKPD. Hadir pula tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh Harjanto. Ia akan mendampingi bendahara masing-masing OPD dalam menyusun LKPD agar benar pelaporannya.
"Penjelasan dari BPK, kendala Kabupaten Jember dalam mencapai WTP, salah satunya terkait tindak lanjut terhadap aset tetap yang ada," ujar Bupati Hendy saat memimpin rapat koordinasi menindaklanjuti rencana aksi peningkatan kualitas LKPD pada Kamis (16/2/2023) lalu.
"Demi masyarakat Jember, segera bentuk SATGAS Menuju WTP. Anggotana terdiri atas Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Cipta Karya, dan Kepala OPD terkait. Semua saling bersinergi. Kita harus benar-benar serius menyelesaikan permasalahan aset tetap ini,”
Temuan BPK RI atas Aset Tetap di Dinkes Kabupaten Jember
Jalan menuju WTP masih harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Pada Senin (20/02/2023) di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, Bupati Hendy kembali memimpin rapat koordinasi terkait temuan BPK RI atas aset tetap di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Hadir ketika itu 216 orang peserta, terdiri atas ASN Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
Bupati Hendy meminta mereka lebih sadar akan data, cermat, teliti, efisien, efektif dan sesuai dalam menggunakan anggaran. Tidak asal-asalan memberi informasi pada proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban.
Agaknya benar adanya, berbenah itu butuh komitmen dari seluruh komponen yang ada, hingga ke garis terdepan sekalipun. (*) Sayuti/MTS Foto: @pemkabjember
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU