hariansuara.com - Akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember di Tahun Anggaran (TA) 2022 beroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan oleh Ketua BPK Jatim, Karyadi, di kantor BPK Jatim di Kabupaten Sidoarjo Kamis (25/5/2023).
"Wes wayahe Kabupaten Jember bisa dipercaya lagi," spontan Bupati Jember Hendy Siswanto merespons haru perolehan predikat WTH yang didukung oleh semua pihak di Kabupaten Jember. "Opini WTP ini bukti nyata kalau Pemerintah Kabupaten Jember mampu menyelenggarakan APBD secara baik sesuai amanah rakyat."
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, juga merasakan hal yang sama ketika bersama Bupati menerima hasil audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Jember TA 2022 dari BPK dengan opini WTP.
"Predikat WTP ini kado istimewa untuk masyarakat Jember, setelah menanti 4 tahun lamanya. Terakhir Jember menerima WTP pada 2017 lalu. Penantian yang cukup lama," kata Itqon Syauqi, sepenuh hati.
WTP Ikhtiar Memajukan Jember
Bupati Hendy Siswanto merasa lega dan sangat bersyukur. Ditargetkannya, tahun 2023 Kabupaten Jember meraih WTP. Itu diikhtiarkannya, merangkul semua pihak untuk memperjuangkannya. Terlebih Jember satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan opini WTP.
Memang bukan hal yang mudah diraih, apa lagi remeh. Pasalnya, di era kepemimpinan sebelumnya, rapor LKPD Jember berturut-turut merah. Dari predikat Tidak Wajar (TW) sampai akhirnya BPK RI tak menyatakan pendapatnya (disclaimer of opinion) atas LKPD Jember. Ini pencapaian terburuk sepanjang sejarah Kabupaten Jember.
"Predikat WTP ini sangat penting untuk masa depan Kabupaten Jember. Dengan opini WTP ini artinya Jember bisa dipercaya. Investor akan masuk. Investasi bertumbuh, pembangunan semakin cepat, perekonomian terus menguat, terbukanya lapangan kerja, angka kemiskinan menurun. Nilai kemanfaatannya akan terpulang kepada masyarakat," ujar Hendy di sejumlah kesempatan.
Bersama Pasti Bisa
Perolehan predikat WTP ini prestasi hasil ikhtiar bersama, termasuk dukungan dari DPRD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Jember sendiri turun langsung mengawal perbaikan dan koreksi pada sistem tata kelola keuangan.
SATGAS menuju WTP dibentuk, terutama dalam menangani tindak lanjut aset tetap yang mengendala. Semua, tanpa terkecuali, diminta fokus dan serius meningkatkan akuntabilitas sistem keuangan. Semua OPD wajib lebih cermat mengelola keuangan, muali dari perencanaan hingga realisasi. Semua harus tercatat jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil tak akan mendustai ikhtiar. Berangsur, Kabupaten Jember mengalami perbaikan dalam sistem tata kelola keuangan. LHP BPK untuk LKPD 2021 naik 1 peringkat dengan meraih opini WDP.
Dan, kini Kabupaten Jember beroleh predikat WTP dari BPK atas LKPD TA 2022. Tinggal memanfaatkan predikat WTP yang disandang ini untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Jember. (*) Sayuti/MTS Foto: @pemkabjember
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU