Bupati Umi Minta Pejabat Kabupaten Tegal Mendisrupsi Diri, Peka dan Responsif

hariansuara.com - Baru lalu, Bupati Tegal Umi Azizah melantik pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal di Pendapa Amangkurat di Jalan DR. Soetomo No.1, Jomblang, Dukuhwringin, Slawi, Kabupaten Tegal. Tak kurang dari 94 pejabat yang dimutasi, dirotasi maupun dipromosikan. 

Kabid Perencanaan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda dijabat oleh Ahmad Abdul Khasib. Yosa Afandi menjadi Kabag Ekbang dan SDA Setda. Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Dinas Porapar dijabat Satriyo Pribadi. Camat Bumijawa dijabat oleh  Darmawan, yang sebelumnya adalah Sekcam Adiwerna. Adapun Sekcam Balapulang, Didik Ari Kustanto, kini menjadi Camat Kramat. 

"Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pejabat di era sekarang harus lebih peka dan responsif. Tanggap terhadap keluhan masyarakat, sebab Pemerintah ada adalah untuk melayani masyarakat. Sekecil apa pun persoalan atau keluhan masyarakat, segera ditindaklanjuti. Bila ada yang keliru, klarifikasi. Jangan menunda, menunggu viral dulu baru memperhatikan," ujar Bupati Umi.

Transformasi digital sekarang ini sebabkan terjadinya perubahan besar-besaran di berbagai sektor. Untuk itu, pejabat harus bisa menyesuaikan dengan perubahan itu, mendisrupsi diri, membangun mindset lebih terbuka, adaptif pada penggunaan teknologi digital dan responsif terhadap tuntutan dan ekspektasi publik yang terus meningkat.

Kembali lagi, tanggap, tanggap dan tanggap terhadap setiap keluhan. Medsos jadi media masyarakat melemparkan keluh kesah, bahkan dikemas secara sensasional agar viral. Untuk itu, pesan Umi, agar segera tangani keluh kesah atau persoalan, tanpa harus menunggu viral. 

Itu sikap yang profesional. Ditambahkan Umi kriteria positif pejabat publik, yakni berusaha menjadi teladan di mana ia berada, disiplin, tidak memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, menghindari konflik kepentingan, mengindahkan aturan, termasuk tidak memerintah bawahan yang sifatnya melanggar aturan. Taat azaz ini penting untuk menghindari risiko gratifikasi dan korupsi. (*) Santang/MTS     Foto: Tangkapan Layar