Kolaborasi Pemkab Jember & UNICEF Tangani Anak tidak Sekolah 

hariansuara.com – Ada berbagai sebab yang membuat anak tidak  melanjutkan pendidikan. Salah satunya, kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, seperti ditemukan di banyak daerah, pun di Kabupaten Jember. 

Kondisi ini menjadi pemikiran tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Terlebih mengingat Anak tidak Sekolah (ATS) ini akan terus bertumbuh jadi dewasa dan harus mengambil peran di masa depan. Untuk itulah, Pemkab Jember mencoba mencari cara menyelamatkan masa depan ATS.

Kolaborasi pun dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) berupa Pelatihan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data, yakni dalam Penyusunan Rencana Aksi Desa Penanganan Anak tidak Sekolah, Kamis (24/8/2023) siang di Grand Café, Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari.

Hadir Education Consultant UNICEF Surabaya, Supriyono Subakir, sejumlah OPD terkait. Di antaranya dari Bappeda, Dispendik, DP3AKB, dan Diskominfo Kabupaten Jember. Tampak juga kehadiran Sekdes, BBD, dan PLD dari 8 desa lokus serta dua desa tambahan, yakni Desa Kesilir dan Desa Sidomulyo.

Sosialisasi dan Pendataan dengan Aplikasi SIPBM

Pemerintah Kabupaten Jember, UNICEF dan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) melakukan sosialisasi dan pendataan ATS menggunakan aplikasi SIPBM atau DAPODIK di 8 Desa. Ini menjadi pilot project. 

Dilanjutkan kemudian dengan tahapan rekonfirmasi. Pemerintah Desa melakukan rekonfirmasi ATS berdasarkan data dari SIPBM atau DAPODIK tadi. Bersama SKB dan PKBM, Pemerintah Desa melakukan sejumlah kegiatan. 

Pertama, melakukan verifikasi dan validasi (verval) data ATS untuk memastikan keberadaan mereka. Setelah itu menemui ATS dan melakukan persuasi dan memotivasi ATS untuk mau kembali ke sekolah. Pada saat bersamaan, memproses pendaftaran mereka kembali ke sekolah formal, SKB, atau PKBM.

Perencanaan Pendidikan Berbasis Data ini sangat mengandalkan data yang terkumpul dari berbagai sumber. Tujuannya untuk memastikan semua ATS di desa dan kabupaten yang tergolong usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan hingga selesai jenjang SMA sederajat.

Untuk merealisasi perencanaan pendidikan yang baik tentu membutuhkan dukungan anggaran, ketersediaan tim dan payung hukum penanganan ATS dari kabupaten. Sebut saja, berupa Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PATS) Kabupaten. RAD PATS ini menjadi acuan bagi pemerintah desa membuat kebijakan PATS secara berkelanjutan berdasarkan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

Rencana Aksi Desa (RADes) disahkan Kepala Desa sebagai satu bentuk konkret aksi desa dalam menangani ATS. RADes ini berisi Profil Desa (pendidikan, daerah, dan sosial), Peninjauan Basis Data ATS, Kelompok ATS Prioritas, Analisis Situasi ATS dan Matrix-Matrix terkait data ATS dan RADes desa terkait.

Dengan Pelatihan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data ini diharapkan desa-desa di Kabupaten Jember akan bisa membangun program penanganan ATS secara lebih baik lagi.

Semakin banyak ATS kembali ke dunia pendidikan, maka mereka akan bisa menjadi pemain dalam kegiatan ekonomi, sosial dan sektor-sektor lainnya. (*) Sayuti/MTS       Foto: @dinas_kominfo_kab_jember