Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Opini Tak Wajar APBD Jember 2020, Bupati Hendy Serahkan pada Ketentuan yang Berlaku

Politik
02 Jun 2021
Opini Tak Wajar APBD Jember 2020, Bupati Hendy Serahkan pada Ketentuan yang Berlaku

hariansuara.com, Jember - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan Opini Tidak Wajar atau adversed opinion untuk laporan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2020 yang dibuat di masa kepemimpinan mantan Bupati Faida.

Mengacu ke Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Opini Tidak Wajar diberikan BPK atas laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai SAP (Standar Audit Pemerintahan). Banyak laporan keuangan—posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas—tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bupati Hendy Siswanto sangat kecewa dengan hasil kerja pelaporan APBD 2020 ini, tatkala menerima pemberitahuan dari Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono. 

“Ini warisan kerja pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2020. Bukan pekerjaan saya. Sekarang saya harus cepat menjawab semua LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu. Saya minta kepada semua orang yang terlibat wajib bertanggung jawab,” tegas Bupati Jember Hendy Siswanto seperti disampaikan kepada pers kemarin, Selasa (01/06/2021).

Tak tetutup peluang bagi aparat penegak hukum untuk masuk ke ranah penyelidikan atas pengelolaan keuangan tersebut. “Saya serahkan pada ketentuan yang berlaku. Siapa yang berbuat harus berani bertanggungjawab,” tambah Bupati. 

Menengok ke belakang, sebelumnya, pada 2019, penilaian BPK atas pelaksanaan APBD 2019 lebih parah lagi, yakni disclaimer alias tidak bisa dinilai. 

Mengapa Dapat Opini Tidak Wajar? Ini Alasannya

Tujuh catatan penting bersifat material pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 yang tidak disajikan secara wajar:

Pertama, dan yang mendasar, tidak adanya pengesahan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, sebesar Rp202,78 miliar atas belanja barang dan jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi, sementara pada belanja pegawai disajikan lebih rendah. Tidak klop. Tidak sesuai dengan penjabaran APBD. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK pun menilai laporan ini tidak wajar. 

Ketiga, dari sejumlah Rp126,08 miliar di kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, ada sebesar Rp107,09 miliar yang tidak sesuai dengan SAP. Ini pun berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Keempat, terdapat realisasi pembayaran belanja pegawai sebesar Rp68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar, yang tidak sesuai dengan SAP dan merupakan kesalahan penganggaran. 

Kelima, ada Rp31,57 miliar tercatat sebagai utang jangka pendek lainnya dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar. Namun, tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, ada Rp66,59 miliar realisasi belanja oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG). Tetapi tidak ada rekapitulasinya, sehingga tidak didapat bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat.

Ketujuh, ada atribusi aset tetap berupa rehabilitasi, renovasi dan/atau pemeliharaan jalan (Rp3.470,53 miliar), irigasi (Rp2.007,36 miliar) dan jaringan (Rp141,46 miliar) yang belum dimasukkan ke aset induknya secara tepat. Bila atribusi aset ini dimasukkan ke induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi beban penyusutan akan berbeda secara signifikan.

Berpotensi Ada Indikasi Praktik Manipulasi Laporan Keuangan

Terkait Opini Tidak Wajar BPK atas APBD Kabupaten Jember 2020, mengutip pendapat menurut Dr Muhammad Iqbal kepada antaranews.com, 5 dari 7 poin catatan BPK itu terindikasi adanya praktik manipulasi laporan keuangan, dan ini berpotensi pidana. 

“Pasalnya, jelas dalam pemeriksaan BPK ditemukan ratusan miliar uang rakyat (negara) yang telah dikelola secara tidak wajar dan tidak dapat dipertanggunjawabkan laporan penyajiannya,” tandas dosen Hubungan Internasional FISIP Unej itu.

Menyikap Opini LHP BPK terhadap temuan LKPD masa akhir pemerintahan Faida ini adalah dengan berpegang pada UU NO 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Pasal 21 disebut DPRD dapat meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan dengan tujuan investigasi.

Bupati Jember sendiri menyerahkan kepada mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku. Ia bersikap optimis dan positive thinking, meminta agar hal ini jadi pelajaran, sekaligus motivasi ke depan tata kelola Pemerintah Kabupaten Jember 2021 wajib mendapatkan rapor yang terbaik. (*) Fudholi/Maulana      Foto: IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X