Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Temuan BPK, 107 M Dana Bantuan COVID-19 Pemkab Jember 2020 tak Bisa Dipertanggungjawabkan 

Politik
08 Jun 2021
Temuan BPK, 107 M Dana Bantuan COVID-19 Pemkab Jember 2020 tak Bisa Dipertanggungjawabkan 

hariansuara.com, Jember - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 107 Miliar Rupiah Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) COVID-19 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran 2020.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2020 atas pengelolaan anggaran Kabupaten Jember, diketahui anggaran refocusing COVID-19 Tahun 2020 total mencapai 479 Miliar Rupiah.

Adapun rincian laporan pengelolaan anggaran COVID-19 sebagai berikut: 

* Barang hasil belanja BTT COVID-19, yang sudah disahkan sebanyak 74 Miliar Rupiah

* Pengambilan sebanyak 17,8 Miliar Rupiah,

* Pengembalian Tahun 2020 atas SPJ 2020 sebanyak 1,8 Miliar Rupiah.

* Yang belum disahkan sebanyak 107 Miliar Rupiah.

“Anggaran Rp107 Miliar Rupiah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga deadline. Seharusnya Pemkab Jember mengembalikan anggaran yang belum di-SPJ-kan itu ke kas umum daerah sebelum tutup akhir tahun, yakni 31 Desember 2020 lalu,” tandas legislator Halim kepada hariansuara, Selasa (8/7/2021). 

“Uang itu harus dikembalikan sebelum Tahun Anggaran tutup. Tetapi sampai saat ini belum dikembalikan," imbuhnya.

Sampai berita ini diturunkan pun, anggaran 107 Miliar Rupiah itu belum diketahui dalam bentuk apa sudah dibelanjakan. Atau, tidak diketahui penggunaan anggaran itu untuk apa. Yang pasti, anggaran 107 Miliar ini sudah dikeluarkan dari Bendahara COVID-19. Apakah hal ini berpotensi akan adanya tindak pidana korupsi?

BPK tak bisa menjawab. Hanya dikatakan, majelis hakim yang bisa memutuskan ada tidaknya pelanggaran korupsi dana BTT COVID-19 di Pemkab Jember Tahun Anggaran 2020. Bagaimana sikap DPRD Kabupaten Jember?

DPRD Jember Siapkan Laporan ke APH tentang Hasil Audit BPK

Politisi Gerindra Ahmad Halim tegas menyatakan sikap DPRD akan menindaklanjuti temuan BPK ini. 

"Kami masih melakukan penyusunan narasi tentang kejanggalan dalam penggunaan anggaran tersebut. Kemudian mengonsultasikannya ke tenaga ahli, baru kemudian memberikannya kepada APH (Aparat Penegak Hukum),” tutup Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. (*) Nuh/Santang         Foto: Halim & IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X