Ekonom Indef: Pemerintah Jangan Anggap Enteng Soal Krisis

hariansuara.com, Jakarta - Didik J Rachbini, Ekonom Senior Indef & Ketua Dewan Pengurus LP3ES, mengatakan pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup serius untuk menahan laju pelemahannya selama 4 tahun terakhir ini. Atau bisa dikatakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak dapat mengatasi pelemahan nilai tukar tersebut.

"Nilai tukar terkuat 5 tahun lalu berada pada kisaran 9 ribu rupiah per dollar AS dan sekarang mencapai 15 ribu rupiah per dollar AS. Jadi kalau tidak diambil periode sepotong, maka pelemahan nilai tukar selama ini mencapai tidak kurang dari 60 persen.  Data yang dipakai sepotong untuk memoleh pelemahan nilai tukar adalah 8 persen dihitung cuma beberapa bulan terakhir saja. " kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima hariansuara.com, Senin, (17/9).

Menurutnya, pelemahan nilai tukar tidak kurang dari 60 persen selama beberapa tahun tersebut secara otomatis dapat menahan laju impor sehingga bisa memperkuat neraca perdagangan maupun neraca berjalan.  

"Tetapi apa yang terjadi, kedua neraca yang sangat penting tersebut jebol karena memang terjadi kekosongan kebijakan ekonomi untuk menahan tekanan eksternal terhadap sektor eksternal dari ekonomi Indonesia.  Ketika rupiah terpuruk ke puncak 15 ribu rupiah per dollar, maka make up yang dilakukan adalah faktor eksternal. Ekonomi Indonesia baik-baik saja.  Anehnya, yang diterima publik betul-betul make up dan pencitraan tersebut." tuturnya.

Didik mengatakan, kita punya masalah akut yang tidak mampu diperbaiki dan tidak ada kebijakan sistematis untuk mengatasinya selama ini, yakni defisit neraca berjalan.  Inilah sesungguhnya penyakit struktural yang tidak diatasi dan tidak pernah dicoba untuk dikurangi “magnitute” defisitnya.

"Pemerintah membiarkan saja penyakit struktural ini terus berjala sembari melakukan make up dengan  menyatakan bahwa pengelolaan makro ekonomi dilakukan secara sangat berhati-hati dan  pruden.  Padahal defisit neraca berjalan tahun lalu mencapai tidak kurang dari 17,3 milyar dollar AS dan tahun depan diperkirakan lebih dari 24 milyar dollar AS jika kebijakan ekonomi dilakukan secara enteng seperti sekarang (as usual)." jelasnya.

Penyakit struktural selain defisit neraca jasa, sudah menjangkiti neraca perdagangan dimana pada saat ini kita mengalami defisit perdagangan tidak kurang dari 3 milyar dollar.  Jadi, penyakit struktural ini jangan dianggap enteng dengan mengatakan kebijakan makro ekonomi sudah dijalankan secara berhati-hati dan pruden. Selama indikator makro tersebut memburuk, maka seribu kata pruden dan berhati-hati tidak akan punya makna karena ekonomi akan terus memburuk.  Tetapi karena hebatnya penguasaan media dan media sosial, maka kebijakan yang ada dinilai sangat berhati-hati dan prudent.

Didik mengatakan, selain sektor luar negeri, sektor pemerintah juga mengalami masalah yang sama, yakni defisit primer anggaran APBN.  Defisit ini artinya, APBN kita untuk membiayai pengeluarannya sendiri tidak cukup, apalagi untuk membayar utang.  Karena kedalaman defisit ini, maka pemerintah harus mencari utang untuk tidak hanya menutup utang itu sendiri, tetapi juga menutup defisit dirinya sendiri.  Karena itu, utang yang harus dibayar bunga dan pokoknya semakin besar dari tahun ke tahun.  Pembayaran bunga tidak bisa dihindari, tetapi pembayaran pokok diurai ke depan dan ditunda pembayarannya sehingga akan menjadi beban pada pemerintahan selanjutnya. 

"Apakah dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan prudent dan sangat berhati-hati?  Ekonom yang jernih jelas akan mengatakan tidak. Tetapi ekonom yang bisa berbohong dengan statistik pasti bisa menampilkan sisi lain seolah indikator kelihatan bagus." tuturnya.

Didik menyimpulkan Presiden terlihat belum menyadari bahwa ekonomi sakit, mungkin karena para menterinya menyodorkan data yang dipoles atau dilihat dari sisi khusus sehingga ekonomi tidak kelihatan sakit.  Jika dilihat dari data di atas, maka Indonesia sebenarnya sekarang tengah mengalami penyakit kritis ganda empat bidang, yakni: defisit neraca jasa, defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, dan sekaligus defisit primer APBN.  Indikator kritis ini adalah tanda-tanda ekonomi Indonesia bisa dan bukan tidak mungkin masuk ke dalam jurang krisis.(*)