Pasca Rekonsiliasi, Perekonomian Indonesia Harus Segera Diperbaiki

hariansuara.com, Jakarta - Rekonsiliasi sudah berlangsung dengan pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan belum lama ini. Namun pasca rekonsiliasi tersebut  yang terpenting sekarang adalah memperbaiki perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan prioritas program untuk peningkatan kapasitas ekonomi. Pertama, menurut Ekonom yang juga Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti adalah  memperbaiki defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan yang terparah adalah India kemudian Indonesia.

Kedua, menggenjot investasi. Data menunjukkan bahwa Foreign direct investment (FDI) turun 0.9 persen dari tahun sebelumnya, atau sekitar Rp 107,9 trilliun pada kuartal pertama tahun 2019. 11.6 persen masih dalam posisi “wait and see” menunggu, investasi akan masuk jika pasca rekonsiliasi regulasi dan kondisi lingkungan bisnis memberi “angin segar” bagi investor baru untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. 

"Adapun sektor memberikan kontribusi terbesar dalam aliran FDI yang masuk ke Indonesia antara lain adalah sektor transportasi, pergudangan, listrik, gas, air dan property. Sebagian besar investasi berasal dari Singapura dan China. Jumlah rata rata investasi FDI yang masuk dari tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar Rp 76.09 trilliun per tahun. Aliran FDI terbesar masuk ke Indonesia sebesar Rp 112 trilliun pada kuartal empat tahun 2017 dan terkecil sebesar Rp 35,4 trilliun pada Kuartal pertama tahun 2010," tuturnya.

Dan cara mendorong Investasi, kata Esther, adalah mempermudah sistem perizinan atas investasi yang akan masuk ke Indonesia. menurut saya penerapan sistem perizinan investasi baru (OSS) belum efektif karena beberapa sektor belum tersedia di OSS, format Bahasa Inggris belum tersedia. Tidak ada integrasi OSS antar lembaga pemerintah

"Membuat website investasi yang “user friendly” sehingga investor dengan mudah memperoleh semua informasi terkait dengan investasi yang akan dilakukan. Lihat website china investment, sangat lengkap informasinya dan mudah dipahami. Melalui website ini, bisa dihindarkan “transaksi diluar prosedur formal”, oleh karena itu dalam website harus ada transparansi semua informasi terkait investasi," tambahnya.

Strategi Jemput bola akan mendongkrak investasi diawali dengan budaya “quick response” terhadap  pertanyaan calon investor misalnya merespons dengan cepat pertanyaan investor melalui email atau yang kontak langsung.

Membiasakan budaya melayani atau memberikan “the best service quality”. Investor jangan dipingpong ketika mereka menghadapi masalah. Pelayanan satu pintu harus benar-benar dilakukan oleh BKPM, misalnya jika investor mengalami masalah tenaga kerja maka BKPM harus melakukan koordinasi dengan kementerian tenaga kerja agar bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi investor.

"Seharusnya, investor tahu beres dengan BKPM, investor tidak usah berhubungan dengan kementerian teknis tapi BKPM lah yang menjadi jembatan sekaligus bisa memberikan solusi bagi investor," tandasnya. 

Ketiga, melaksanakan program reindustrialisasi. Sebagaimana diketahui bahwa  deindustrialisasi antara lain terjadi karena ketidaklancaran pasokan bahan baku. Sekitar lebih 80%, bahan baku produk kita berasal dari impor.  

Masih ada regulasi yang menghambat investasi misalnya regulasi kemudahan memberi perijinan, regulasi tenaga kerja yang rigid mengakibatkan pabrik mengadopsi system outsourcing. Teknologi kurang, kapasitas pabrik menjadi kurang.

Eshter mengatakan jika ingin melakukan reindustrialisasi maka harus mengeliminasi penyebab terjadinya deindustrialisasi. Perlu langkah koheren untuk melakukan reindustrialisasi.

"Saya ambil contoh kasus industri gula, yang harus direvitalisasi. Mengingat Indonesia sudah menjadi negara importer gula sejak tahun 1967 sampai sekarang. Kementerian Perindustrian menyediakan Rp 154 miliar untuk revitalisasi. Tapi dana itu seharusnya bukan hanya untuk pembelian mesin mesin baru pabrik gula. Butuh langkah komprehensif untuk revitalisasi industri gula," katanya.

Namun revitalisasi industri berbasis tebu perlu dibarengi tiga langkah berikut ini. Pertama, peningkatan kapasitas pabrik gula membutuhkan pasokan tebu. Petani perlu didorong untuk melakukan alih fungsi lahan ke lahan tebu. Tentunya hal ini harus disertai dengan insentif yang menarik, misalnya harga beli tebu yang menarik atau minimal sepadan dengan biaya produksi tebu, dan penyediaan kredit pra musim sebelum petani bisa memanen tebunya

Kedua, melengkapi pabrik gula dengan teknologi tinggi sehingga produktivitas gula lebih tinggi. Rata-rata kapasitas pabrik gula sekitar 6000 TCD sampai 15.000 TCD, bisa ditingkatkan sampai dengan 60.000 TCD. Teknologi tinggi juga diharapkan agar pabrik bisa melakukan diversifikasi produk. Pengembangan industri berbasis tebu (sugar cane industry) seharusnya didorong, sehingga industri gula bukan hanya memproduksi gula Kristal putih dan gula rafinasi. Tetapi pabrik juga bisa menciptakan berbagai produk derivative lainnya seperti molasses diolah menjadi bioethanol dan biodiesel, bagasnya diproduksi menjadi wood plastic composite (WPC)

Ketiga, implementasi kerjasama (partnership) antara pabrik gula dengan petani harus ditingkatkan sehingga asupan tebu dari petani baik volume dan kualitasnya  tetap terjaga. Kerjasama bisa dilakukan dengan pabrik memberikan fasilitas petani seperti pelatihan bagaimana bercocok tanam yang baik agar produktivitas tebu meningkat, kemudahan akses kredit,  kepastian untuk menampung hasil panen tebunya dan memberlakukan sistem bagi hasil atas penjualan tebu petani ke pabrik gula.

"Dengan tiga langkah tersebut, swasembaga gula bukanlah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Indonesia pernah menjadi produsen gula utama di dunia, dibutuhkan komitmen serius dari para pemangku kepentingan," pungkasnya.(*)