Mencari Pembiayaan Defisit APBN, Pemerintah Perlu Perhatikan Tiga Faktor Ini

hariansuara.com, Jakarta - Dengan berbagai permasalahan ekonomi, salah satu kunci mengatasinya adalah dengan menggenjot pembangunan. Sayangnya, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran sebagai akibat dari rendahnya tax ratio, bahkan lebih rendah dari rata-rata negara pendapatan menengah bawah.

Imaduddin Abdullah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam Diskusi Online Indef dengan tema "Utang dan Defisit APBN", Minggu, (25/8/2019)  mengatakan selama lima tahun ke depan,  total anggaran yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 20 persen dan 5 persen dari jumlah tersebut harus dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan atau sebesar Rp 3.507 triliun dan Rp 875,4 triliun. 

"Jumlah tersebut, sebenarnya sudah sebanding dengan negara-negara dengan status yang sama dengan Indonesia (McKinsey, 2018). Namun demikian, ruang fiskal sebesar Rp. 3.009,2 triliun yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah terbatas untuk membiayai berbagai program pembangunan. Jika anggaran untuk infrastruktur diarahkan sebesar Rp 2.500 triliun sehingga setingkat dengan negara lain dengan status yang sama, maka hanya tersisa sebesar Rp. 509,2 triliun untuk dimanfaatkan sektor-sektor lainnya selama lima tahun (2019-2024). Oleh sebab itu, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan pembangunan terutama untuk membiayai defisit APBN," tuturnya.

Dalam mencari pembiayaan atas defisit APBN tersebut, pemerintah perlu memperhatikan setidaknya tiga faktor, yaitu dampak pengganda atau multiplier effects, risiko pembiayaan, biaya keekonomian

Aspek pertama adalah terkait dampak pengganda atau multiplier effects. Sesuai dengan alasan utama dari kebijakan defisit APBN yaitu sebagai stimulus perekonomian, maka dampak pengganda menjadi hal yang krusial untuk menganalisis berbagai sumber pembiayaan yang ada. Aspek multiplier effects pertama adalah apakah pembiayaan defisit APBN akan menarik investasi ke dalam (crowding in) atau mendorong terjadinya crowding out dari investasi

Aspek berikutnya dari efek pengganda adalah terkait kecepatan implementasi dan realisasi. Jika implementasi dan relisasinya lambat, maka dikhawatirkan dampak positif dari pembiayaan tersebut tidak optimal dan akan memunculkan opportunity cost. Dalam hal ini, penyerapan pembiayaan dari pinjaman perlu menjadi perhatian karena rata-rata penyerapan untuk pembiayaan dari pinjaman hanya 67 persen.

Aspek kedua adalah terkait risiko pembiayaan yang dapat dilihat dari sejumlah indikator antara lain adalah jangka waktu, porsi valuta asing, dan apakah bunganya mengambang atau tetap. Dalam konteks ini, setiap utang yang diterbitkan oleh pemerintah harus tetap berpegangan pada berbagai indikator risiko yang sudah ditetapkan agar risiko utang dapat dikelola secara baik dan fiskal Indonesia dapat berkelanjutan

Aspek ketiga adalah terkait biaya keekonomian. Dalam hal ini, tingkat efisiensi dalam biaya utang diukur dengan:  membandingkan tingkat effective cost dengan mempertimbangkan tenor, sektor, dan waktu. Dalam hal ini, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri cenderung memiliki biaya efektif yang rendah terutama yang menggunakan skema kerjasama pembangunan

Selain rendahnya biaya keekonomian, melalui kerjasama pembangunan maka diharapkan implementasi proyek-proyek pembangunan dapat lebih berkualitas mengingat term and conditions dari pinjaman proyek luar negeri yang mensyaratkan sejumlah kewajiban seperti kesiapan finansial, kelembagaan, dan operasional dalam bentuk dokumen proyek sebelum pinjaman tersebut dapat dicairkan. Hal ini membuat setiap uang yang dikeluarkan dari implementasi proyek yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat berkualitas

Meskipun demikian, dengan perubahan status Indonesia sebagai negara pendapatan menengah, dan diproyeksikan dalam 1-2 tahun ke depan akan menjadi negara pendapatan menengah atas, maka sumber pinjaman luar negeri dengan biaya efektif rendah akan semakin sulit. Sebagai contoh, Belanda dan Denmark membuat kebijakan untuk tidak akan melanjutkan kerjasama dalam bentuk pendanaan proyek-proyek Official Development Assistance (ODA) Bilateral dengan Indonesia dengan mempertimbangkan kenaikan level ekonomi Indonesia. Kedua negara tersebut melakukan perubahan dari kerjasama pembangunan kerangka ODA menjadi kerjasama dalam kerangka perdagangan dan investasi

Di tengah kondisi ini, pemerintah harus terus mencari sumber pendanaan dari kerjasama pembangunan. Sebagai negara anggota dari berbagai organisasi pendanaan pembangunan seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), maupun organisasi pembangunan lainnya, Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber pendanaan dari lembaga-lembaga tersebut.  Pada level global-pun, negara-negara pendapatan menengah juga masih mengambil manfaat dari pembiayaan dengan model kerjasama pembangunan. OECD (2019) melaporkan bahwa sekitar USD 11,52 miliar ODA didistribusikan ke negara-negara pendapatan menengah atas pada 2017.

Jika berkaca kepada negara-negara lain dengan status yang sama dengan Indonesia, maka Indonesia dapat mencari sumber pembiayaan ODA untuk membiayai program-program sosial dan lingkungan seperti Brasil yang banyak mendapatkan pembiayaan untuk lingkungan, pembangunan ekonomi wilayah, dan pembangunan inklusif; atau Turki yang mendapatkan banyak pembiayaan untuk isu daya saing dan penciptaan lapangan kerja; keadilan dan pelayanan sosial, maupun untuk isu pembangunan berkelanjutan

"Pada akhirnya, pemerintah perlu secara hati-hati menetapkan strategi pembiayaan dan mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan agar setiap utang yang ditarik oleh pemerintah dapat memberikan dampak pengganda bagi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesinambungan fiskal untuk jangka panjang," pungkasnya.(*)