Berikut 6 Tantangan di Sektor Pangan Kabinet Indonesia Maju

hariansuara.com, Jakarta - Rusli Abdullah (Peneliti INDEF) mengungkapkan berbagai tantangan isu pangan untuk Kabinet Indonesia Maju. Dan berbicara mengenai Isu pangan, Kementerian Pertanian dengan Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah leading sectornya.

Rusli mengatakan setidaknya ada enam tantangan di sektor pangan. Keenam tantangan tersebut adalah data pangan, SDM, perubahan iklim, konsolidasi antar kementerian , pergeseran permintaan pangan dari karbohidrat ke protein, dan konsolidasi lahan

Untuk tantangan pertama yaitu, data pangan, Rusli mengapresiasi target 100 hari bapak menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membenahi data pangan. Data pangan yang valid dan jelas akan menciptakan kebijakan di sektor pangan yang tidak gadung dan sinkron dengan kerja kementerian/lembaga lain semisal Kementerian Perdagangan/Kementerian Perindustrian dan Bulog. Koordinasi tersebut penting agar gadung terkait impor beras di tahun 2018 tidak terulang. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya, yakni gudangnya didominasi beras impor.

Di sisi lain, BPS mengemukakan bahwa pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area. Namun demikian, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud membenahi data pangan tersebut. Apakah hanya mempull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak berserak atau melakukan estimasi ulang seperti yang  dilakukan pada komoditas padi/beras.

"Dalam hemat saya, dalam 100 hari tersebut maksimal bisa melakukan pilihan nomor 1 :  mem pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal seperti komoditas beras yang butuh waktu > 1 tahun," tuturnya dalam diskusi online INDEF, Kabinet Menteri Ekonomi Jilid II: Tantangan dan Harapan, Sabtu, (26/10/2019).

Hematnya,  pemerintah bisa membentuk semacam Pokja untuk membenahi data pangan utama (jagung, kedelai, tanaman holtikultura) dalam 100 hari kerja pertama. Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi/beras.

Sementara tantangan kedua, yaitu  SDM (Mencari Petani Milenial). Data sensus pertanian 2013 menunjukkan, 60 persen rumah tangga usaha pertanian, 60% nya berusia 45 tahun ke atas Petani di bawah usia 35 tahun hanya 12%. Fakta di atas merupakan hal yang perlu diantisipasi mulai saat ini. Apabila tidak ada regenerasi petani, maka akan ada kelangkaan SDM petani yang berakibat pada tingginya upah di sektor pertanian.

Solusi untuk SDM tersebut adalah mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi informasi untuk sektor pertanian. Generasi milenial sangat konsen atau suka apabila ada hal-hal yang berbau teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penarik milenial untuk bertani

Dan tantangan ketiga berupa, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantamngan berat di sektor pertanian. Perubahan iklim merubah pola panen dan perubahan iklim mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada adjustment dari pemerintah agar supplai pangan tidak berkurang.

Berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja kementan, tapi juga kerja dengan stakeholder lain semisal BMKG, Lapan, LIPI  dan swasta dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif. Kata kuncinya:  koordinasi. Menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif.

Tantangan keempat berupa konsolidasi antar Kementerian/Lembaga. Menyambung poin ke 3, Kementan harus berkonsolidasi dengan K/L lain, terutama Kementerian Perdagangan dan kementerian Perindutrian. Kementerian Perdagangan untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor, sedangkan kementerian perindustrian untuk urusan bagaimana mengembangkan agroindustri dalam negeri.

Rusli berharap agar gaduh antara Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait dengan kebijakan impor beras tahun 2018 tidak terjadi. Lebih lanjut, gaduh juga tidak terjadi di area kebijakan lain. Hal ini sejalan dengan permintaan Bapak Presiden Jokowi di Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju

Terakhir, tantangan kelima berupa Pergeseran permintaan pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat. Pergeseran ini akan berdampak pada pergeseran sumber inflasi dari inflasi karbohidrat (beras)  ke inflasi protein (telor, daging ayam ,daging sapi, holtikultura). Pergeseran ini seiring dengan meningkatnya income masyarakat (terutama kelas menengah).

Contoh sederhananya adalah ketika dulu saya kuliah.  Ketika kita masih bersekolah/kuliah, makan yang penting kenyang adalah pilihan utama. Namun setelah kita berpenghasilan, pola konsumsi tersebut saya rubah menjadi pola konsumsi dengan menambah varian sumber protein setelah saya bekerja dan berpenghasilan.

Pemerintah harus mengantisipasi pergeseran pola permintaan ini agar inflasi pangan di masa depan lebih terkendali. Solusi untuk antisipasi pergeseran sumber inflasi tersebut adalah data pangan yang akurat dan valid. Apabila data pangan akurat dan valid, maka kebijakan turunan lainnya seperti distribusi, keputusan impor/ekspor bisa lebih tepat.(*)