Dari Segi Industri dan Perdagangan, Ini Tantangan Pemerintahan Jokowi

hariansuara.com, Jakarta - Andry Satrio Nugroho, Peneliti INDEF untuk dari Center of Investment, Trade and Industry mengatakan omposisi pilihan menteri-menteri ekonomi pada kabinet kali ini tentu masih belum dalam kondisi yang ideal. 

"Kita masih melihat posisi strategis penopang industri kita seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih diisi dari partai. Idealnya posisi ini berasal dari profesional. Jika memang ingin dari partai, tentu perlu dipilih dengan latar belakang dan keahlian yang mumpuni. Pemilihan Wamen yang idealnya dari kalangan profesional dan pejabat karir pun hanya sebagian yang dipenuhi," tuturnya  dalam diskusi online INDEF, Kabinet Menteri Ekonomi Jilid II: Tantangan dan Harapan, Sabtu, (26/10/2019).

Pada 2014,  lima tahun lalu, tantangan ekonomi berkisar pada melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat boom komoditas yang mulai menghilang. Dampaknya cukup terasa ketika Indonesia masih mengandalkan produk ekspor andalan pada sebatas komoditas alam seperti CPO dan batubara.

Lima tahun lalu juga tantangan lainnya adalah melemahnya nilai tukar akibat berbondong-bondongnya modal asing keluar (capital outflow) selepas berakhirnya Quantitive Easing oleh The Fed menjadi batu sandungan lain, meski dampak lanjutan berhasil diredam.

Serupa dengan periode pertama, pada periode kedua ini, Presiden dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang tidak mudah. Perang dagang China dan Amerika Serikat masih belum usai. Kedua negara kini dihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya. Alih-alih mendapatkan kesempatan dari diversi perdagangan, Indonesia malah menjadi korban perang dagang.

Andry  mengatakan tidak ada yang mengira perang dagang dengan Amerika Serikat mampu menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga China menjadi yang terendah selama 27 tahun. Perdagangan China sudah mengarah pada perlambatan. Pada September, pertumbuhan ekspor China menurun 3,2 persen, sementara impornya menurun hingga 8,5 persen dibanding tahun lalu. Tentunya, penurunan pertumbuhan ekspor terbesar terjadi dengan Amerika Serikat dengan penurunan sebesar 7,8 persen, dan impor menurun hingga sebesar 31,2 persen.

Jika ditelusuri lebih lanjut, pelemahan indikator perdagangan ini disebabkan oleh pengenaan tarif yang tinggi oleh Amerika Serikat terhadap komoditas impor dari China. Kondisi ini memaksa industri domestik China untuk mengencangkan ikat pinggang. Beberapa diantaranya memilih untuk relokasi pabrik serta basis produksinya ke beberapa negara sekitar seperti India, Vietnam, Thailand dan Malaysia demi tetap masuk ke pasar Amerika Serikat.

China juga mengalami inflasi sebesar 3 persen, tertinggi selama 7 tahun terakhir. Harga pangan menjadi penyumbang terbesar dari inflasi. Meningkatnya harga pangan didominasi oleh krisis daging babi yang disebabkan oleh flu babi Afrika menjangkit setengah dari populasi babi di China.  Selain pangan, kenaikan harga juga dialami oleh harga pakaian. Besarnya kenaikan harga tentu menekan permintaan domestik.

Melambatnya perekonomian China bisa menjadi pertanda yang tidak cukup menggembirakan bagi perdagangan Indonesia. Alasannya, mitra dagang terbesar Indonesia adalah China dengan total perdagangan mencapai US$ 45,9 milyar sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. China juga menjadi negara tujuan ekspor terbesar asal Indonesia mencapai US$ 17,2 milyar. Komoditas yang diekspor pun juga memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor secara keseluruhan, sebut saja CPO, batubara, besi dan baja, bijih tembaga dan produk dari kayu.

Beberapa komoditas tersebut rentan mengalami pelemahan dalam lima tahun ini akibat melemahnya permintaan dari China. Besarnya porsi perekonomian Indonesia ditopang oleh komoditas CPO. Jika terjadi penurunan permintaan dari pembeli terbesar seperti China, maka dipastikan perekonomian Indonesia akan melemah.

"Upaya mencegah hal ini tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian. Meski Pak Jokowi mengatakan perlu adanya upaya kerjasama dan meredam kampanye negatif sawit, tetapi juga Indonesia perlu mendorong sawit berkelanjutan di dalam negeri. Saya rasa upaya ini cukup banyak, ambil contoh bagaimana kita perlu peran lembaga keuangan dalam mendorong agar perusahaan sawit menerapkan prinsip NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation). Jika terbukti melanggar, tidak diberikan pinjaman modal," katanya.

Komoditas batubara sudah terkena imbasnya. Saat ini harga batubara acuan anjlok, terendah dalam tiga tahun sebesar 64,8 ton. Selain dari turunnya permintaan China dan isu pengenaan kuota impor, permintaan dari Eropa dan Asia Timur juga terus menurun akibat pengalihan energi ke gas alam dan terbarukan. Tentu Kementerian ESDM dan Perindustrian perlu cermat untuk mulai melakukan sinergi dengan mencoba untuk mengolah batubara tersebut di dalam negeri. Saat ini sudah ada peluang gasifikasi, tetapi ke depan perlu ditemukan yang lain.

Di sektor batubara ini juga menghadapi dilema mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir 5 tahun ke depan. Regulasi operasional pasca kontrak pun harus jelas. Tanpa ini, investasi di sektor tersebut akan hanya berlangsung pada jangka pendek saja.

Lalu kemudian industri besi dan baja yang menghadapi cukup banyak permasalahan saat ini yang mana tentu di dalam negeri masih ada peluang untuk ekspor meskipun kita tahu bahwa BUMN seperti Krakatau Steel (KRAS) merugi dan terlilit utang akibat melemahnya daya saing dan kekacauan mismanajemen perusahaan.

Cost of production perlu ditekan, salah satu caranya adalah menggunakan teknologi blast furnance (taur tiup). Ini sudah dilakukan oleh KRAS, setelah penantian selama 10 tahun. Pekerjaan selanjutnya adalah restrukturisasi utang dan mengelola masuknya besi dan baja impor.

Banjirnya impor besi dan baja ini perlu dicermati. Di tengah harga besi dan baja mengalami tren penurunan, tidak hanya KRAS, beberapa industri juga tidak mampu mencapai utilisasi minimum sebesar 70 persen agar mendapatkan keuntungan.

Untuk industri kayu, pemerintah perlu mendorong agar sertifikasi SVLK hanya di hulu saja. Tujuan SVLK salah satunya adalah agar tidak terjadi ilegal logging. Jadi jika hulunya sudah patuh, maka sampai hilir juga akan patuh. Tetapi tentu perlu ada kesinambungan dengan sertifikasi lebih luasnya seperti FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan pengetatan di bea cukai.(*)