Struktur Tenaga Kerja Indonesia Masih Didominasi Tamatan Pendidikan Rendah

hariansuara.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai dilihat secara makro, capaian ketenagakerjaan Indonesia pada 2019 terlihat mengesankan. Namun sebenarnya masih banyak residu yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan.

Pertama, menurutnya Heri adalah terkait struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tamatan pendidikan rendah (SMP ke bawah). Dan masih sekitar 58,7% dari total tenaga kerja Indonesia masih lulusan SMP ke bawah. Angka ini terlihat cukup sulit diturunkan selama 10 tahun terkahir.

"Inilah yang menyebabkan hampir 30 persen tenaga kerja sulit beranjak dari sektor pertanian ke manufaktur. Kontribusi pertanian terhadap PDB 13,45 persen, namun tenaga kerja yang terserap mencapai 29,5%. Artinya kue ekonomi yang relatif kecil, diperebutkan banyak tenaga kerja, oleh sebab itu, income per kapita di sektor ini relatif kecil. Sementara Manufaktur yang sdh menjadi leading sector (19,6%), hanya menyerap Tenaga kerja 14,1%," tuturnya  dalam diskusi Menunggu  Gebrakan 100 Hari Kebijakan SDM dan Ketenagakerjaan, Minggu, (10/11/2019). 

"Masalah struktur ketenagakerjaan inilah yang menjadi salah satu sumber ketimpangan sektoral dan pendapatan Merubah porsi ini yang terlihat belum mampu dijawab oleh pemerintah sebelumnya. Yang kedua, memasuki era digital tentu akan banyak berhadapan faktor disrupsi teknologi. Bagaimana nanti tenaga kerja Indonesia yang masih > 58% berskill rendah kartena masih lulusan SMP kebawah menyikapi era digital dan automasi?", tambahnya.

Automasi di satu sisi memberikan peluang namun juga memberikan ancaman terhadap tenaga kerja. Apakah program kartu pra kerja dan program ketenagakerjaan dalam lima tahun ke depan dapat membantu menjawab permasalahan struktural dan tantangan ini?

Heri mangatakan terkait dengan kartu pra kerja, sekiranya pemerintah masih butuh waktu untuk menyiapkan dengan matang program ini, khususnya penguatan basis data untuk penetapan calon penerima kartu pra kerja. Perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas. Karena kalau tidak maka akan menimbulkan kerugian kepada pemakainya. 

"Kartu Pra Kerja juga berpotensi kehilangan manfaat jika dilakukan tanpa basis data yang terverifikasi.  Untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhrnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga perlu lebih lama, tidak bisa hanya 1-2 bulan dengan infrastruktur seadaanya," katanya.

Jadi untuk menghadapi automasi yang kian cepat, maka diperlukan upaya kolaboratif. Automasi merupakan keniscayaan, diberbagai negara telah terbukti dampaknya dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, demografi dan lainnya. Sebagian besar anak yang memasuki sekolah dasar pada tahun 2018 diprediksi akan bekerja dalam pekerjaan yang belum ada saat ini.

Selain itu perlu adanya upaya mempercepat perbaikan kualitas ketenegakerjaan dengan, dengan melihat keterbatasan di sisi Pemerintah, maka perlu kolaborasi dengan lembaga2 pendidikan swasta (forma/informal) dan dunia usaha.(*)