Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Penurunan Kemiskinan di Indonesia Mendapatkan Empat Tantangan, Apa Saja?

Ekonomi & Bisnis
16 Feb 2020
Penurunan Kemiskinan di Indonesia Mendapatkan Empat Tantangan, Apa Saja?

hariansuara.com, Jakarta - Rusli Abdullah, M.Sc (Peneliti INDEF) mengatakan penurunan kemiskinan di Indonesia mendapatkan empat tantangan serius, yaitu pertama perlambatan ekonomi, sifat kemiskinan yang satu digit (the last mile problem), ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang semakin besar dan korupsi

Hal tersebut di atas akan mempersulit tujuan pertama Sustainable Development Goals yang menyebutkan bahwa tahun 2030, dunia terbebas dari kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia.

Rusli mengatakan tantangan pertama adalah perlambatan ekonomi. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Terakhir pada tahun 2019 kemarin, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02%. Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuhan 4,8 persen. Kondisi tersebut di atas akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

"Hal ini terlihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan periode 2010-2014 dibandingkan dengan 2015-2019. Pada periode 2010-2014 di mana pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai 6 persen, rata-rata elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam penurunan kemiskinan sebesar 0,53. Sedangkan pada periode 2015-2019 sebesar 0,42. Semakin rendah elastisitas maka semakin rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi semakin tidak responsif/elastis terhadap penurunan angka kemiskinan," tuturnya dalam diskusi online Indef, Minggu, (16/2/2020), dengan tema Kesenjangan, Korupsi dan Kemiskinan di Era Jokowi II.

Tantangan Kedua the last mile problem/tantangan etape terakhir kemiskinan. Menurunkan angka kemiskinan dari level 20 persen ke 15% lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9 persen ke 8 persen. Pada kemiskinan 20 persen kebijakan padat karya dan penyertaan modal usaha bisa mengentaskan angka kemiskinan, namun tidak pada level satu digit. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik orang-orang yang berada di kelompok dua digit dan satu digit kemiskinan. Pada level double digit, orang miskin yang melekat adalah mereka memiliki level pendidikan yang layak, akses kesehatan bagus, namun belum beruntung dalam akses ekonomi.  Oleh karenanya kebijakan yang bersifat ke ekonomi bisa lebih mudah dalam mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan

Namun tidak pada angka kemiskinan satu digit. Penduduk yang berada pada kemiskinan single digit tidak saja terbatas aksesnya ke ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan. Oleh  karena itu, kebijakan penurunan angka single digit perlu langkah yang berbeda dengan kebijakan ketika kemiskinan pada angka level double digit. Kolaborasi program ekonomi, kesehatan, pendidikan dan akses politik diperlukan dalam kemiskinan  single digit.

Ada data yang menarik, pada periode 2014-2019 (Kemiskinan per September), delta pengurangan kemiskinan desa lebih kecil dari pada delta kemiskinan kota. Delta penurunan kemiskinan desa 1,16%, sedangkan kota 1,6%. Padahal di desa pada periode 2014-2019 ada program dana desa. Angka tersebut di atas menjadi entry point u menggali lebih lanjut efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di desa.

Tantangan Ketiga, ketidapastian global dan nasional yang semakin uncertain. ketidapastian tersebut sering disebut Black Swan Theory. Teori blackswan adalah peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum.

Uncertainty akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan yang optimal dan inklusif yang berujung pada pengurangna angka kemiskinan

Peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum  dalam satu tahun terakhir antara lain  Virus Corona. Ketegangan geopolitik dunia akibat terbunuhnya Jenderal Iran oleh USA, Konflik Laut China Selatan,  kasus Jiwasaraya, Asabri. Kejadian tersebut membuat konsentrasi pemerintah dalam perwujudan pertumbuhan ekonomi terganggu.

Korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya pada satu dua kelompok/entitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi/pembangunan ekonomi tidak optimal. Analoginya yang seharusnya output ekonomi dapat 10, tapi yang didapatkan hanya 6.

Rusli mengatakan korupsi juga menjadi sumber ketimpangan karena akses sumber daya ekonomi tidak merata dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Dan pemerintah seharusnya: 1. Pemerintah harus kolaborasi dengan banyak stakeholder dan multi sektor dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang semakin terjal tantangannya. Program PKH adalah contoh yang bagus dalam penyelesaian kemiskinan tersebut/kemiskinan yang bersifat multidimensi  2. Menjadikan pemanfaatan dana desa menjadi lebih ke community development, bukan hanya sekadar pembangunan fisik/infrastruktur. 3. Pengarusutamaan pemberantasan Korupsi. kembalikan marwah KPK seperti sedia kala.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X