CIPS: Pengalihan Fokus Kartu Prakerja Belum Tentu Mampu Memulihkan Perekonomian

hariansuara.com, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mengatakan, pengalihan fokus pada Program Kartu Prakerja belum tentu mampu memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak Covid-19. 

Dalam siaran pers CIPS, Selasa, (21/4/2020), Pingkan mengatakan  kalau berkaca pada tujuan awal dari program Kartu Prakerja, tentu kita dapat melihat bahwa program ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan juga daya saing melalui pembekalan keterampilan.

Sedangkan, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini di tengah pandemi berbeda dari permasalahan keterampilan kerja seperti yang dituju oleh program ini. Ketersediaan lapangan kerja yang menurun diakibatkan adanya disrupsi ekonomi terpaksa membuat beberapa lini usaha gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dengan dialihkannya fokus penerima Program Kartu Prakerja ini tentu saja tidak serta merta menjawab permasalahan yang ada saat ini. Pemulihan kondisi perekonomian tentu menjadi faktor utama yang dapat diupayakan pemerintah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini.

“Walau kita juga tidak dapat memungkiri bahwasannya untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan struktural dan membutuhkan waktu yang tidak singkat di tengah ketidakpastian akibat pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Dampak yang diharapkan dari pengalihan fokus Program Kartu Prakerja ini tentu cepat padahal pemulihan ekonomi juga membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain,” jelas Pingkan.

Daripada menaikkan jumlah kuota penerima maupun pagu program kartu prakerja, APBN yang ada dapat dimaksimalkan untuk menambah anggaran bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tindakan penambahan kuota yang diikuti dengan penambahan pembiayaan pemerintah dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun terhadap Program Kartu Prakerja ini kurang efektif di situasi krisis seperti ini.

 Terlebih, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dari pelaksanaan gelombang pertama sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi kebijakan. Jangan sampai anggaran sebesar itu nantinya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)