Utang Luar Negeri RI Saat Ini Sudah Tembus Rp6.006 Triliun

hariansuara.com, Jakarta - Posisi utang luar negeri Indonesia di akhir kuartal II-2020 dilaporkan sebesar US$408,6 miliar atau senilai Rp6.006 triliun dengan merujuk kurs Rp14.700 per dolar AS. Demikian dilaporkan Bank Indonesia (BI).

Dikutip dari laman bi.go.id, Sabtu, 15 Agustus 2020, Rp6.006 triliun itu terdiri sebesar US$199,3 miliar, dan ULN sektor swasta sebesar US$209,3 miliar.

"ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0 persen secara year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy)," demikian keterangan laman bi.go.id.

Beberepa penyebab kenaikan karena adanya transaksi penarikan netto ULN. Hal ini menyankut ULN Pemerintah atau swasta. Namun, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS untuk saat ini juga beri peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah.

ULN Pemerintah mencatat ada peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir kuartal II-2020 tercatat sebesar US$196,5 miliar, atau tumbuh 2,1 persen setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 3,6 persen.

Meski demikian, ada peningkatan ULN pemerintah terjadi karena penerbitan Sukuk Global untuk memenuhi target pembiayaan. Hal ini termasuk satu seri Green Sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim. 

Pun, arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga masih cukup tinggi. Masuknya modal asing mengindikasikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19, menjaga stabilitas, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Terkait ULN pemerintah mesti tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel. Pemerintah mesti menyesuaikan belanja prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5 persen dari total ULN Pemerintah).

Selain itu, ada sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen). Kemudian, ada sektor jasa keuangan dan asuransi (12,4 persen) serta selanjutnya serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,7 persen). (*)  nis/stm         FOTO: IST