hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengupayakan percepatan belanja infrastruktur terutama yang menyangkut program padat karya. Lewat program tersebut diharapkan mengurangi angka pengangguran.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan program itu juga bermanfaat untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi. Pun, tujuan utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi agar tak redup di kuartal ketiga tahun ini.
"Kementerian PUPR pada tahun 2020 akan fokus agar semua program kerja pada kuartal ketiga ini dapat digenjot, (bahkan sebagian yang berada) di kuartal keempat bisa ditarik ke depan, baik program padat karya maupun program reguler,” kata Basuki Hadimuljono dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa 18 Agustus 2020.
Basuki menyampaikan, pencairan kas negara jadi penting di tengah situasi pandemi Covid-19. Kata dia, dengan realokasi program dan anggaran yang ditujukan mendukung percepatan penanganan Corona.
Pun, ia merincikan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA sebesar Rp120,2 triliun, sebanyak Rp83,97 triliun mengami realokasi.
Lalu, hasilnya, Rp11,52 triliun diperuntukkan bagi Program Padat Karya Tunai atau dikenal cash for work.
"Dengan menjadi skema padat karya, pekerjaan yang bisa dikurangi penggunaan alat berat diganti dengan memaksimalkan tenaga manusia," ujarnya.
Kemudian, Basuki menekankan, target penerima manfaat dari program yakni 614.480 orang. Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema kegiatan infrastruktur yang awalnya hanya reguler jadi pola Padat Karya.
Dalam program itu, ada alokasi anggaran Rp654 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.000 orang.
"Kita tidak ingin bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada saat Pandemi seperti ini,” ujar Basuki. (*) umi/umi FOTO: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/IST
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU