RI Dihantui Resesi, Ekonom: Pemerintah Harus Dongkrak Daya Beli Rakyat

hariansuara.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga diprediksi akan mengalami minus dan memasuki masa resesi. Pemerintah pun diminta segera membuat kebijakan antisipasi sebelum kondisi makin parah.

Namun, salah satu kemungkinan yang dilakukan pemerintah yaitu akan makin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelonggaran ini untuk menggerakkan sektor ekonomi. Namun, ancaman kasus baru akan semakin banyak.

"Ya konsekuensinya ke jumlah kasus baru yang bisa makin banyak. Kalau di atas 4000 akan jadi ancaman berat," ujar Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Senin, 31 Agustus 2020.

Menurut dia, antisipasi cepat pemerintan diperlukan untuk mengetahui dampak dari teknikal resesi tersebut. Upaya pemerintah yaitu memutar cara agar bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

Kemudian, ia menyinggung peningkatan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kata dia, dengan belanja ini bisa sebagai opsi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

"Itu kan bisa bagaimana mendongkrak produktivitas industri padat karya dan mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah. Nah, di sini penting kebijakan pemerintah dongkrak daya beli masyarakat," jelas Josua.

Sementara, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyampaikan saat resesi yang penting adalah bisa mengurangi belanja kebutuhan yang tidak begitu penting.

“Kurangi juga belanja yang tidak sesuai kebutuhan dan fokus pada pangan serta kebutuhan kesehatan," ujar Bhima.

Bhima menambahkan, penting mengantisipasi resesi kali ini. Kata dia, selama vaksin Covid-19 belum ada maka semua elemen mesti cermat.

Ia menyinggung perluya kebijakan pemerintah mengantisipasi dampak teknikal dari resesi. Salah satunya kekhawatiran banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. (*) nis/stm    FOTO: ANTARA