Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Janji Manis Pemerintah Soal UU Ciptaker untuk Kemudahan Usaha

Ekonomi & Bisnis
01 Dec 2020
Janji Manis Pemerintah Soal UU Ciptaker untuk Kemudahan Usaha

hariansuara.com, Jakarta - Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang sudah disahkan masih jadi persoalan karena dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dari suara pemerintah terus menyampaikan janji manis tentang prospek UU Ciptaker.

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, mengatakan, dengan UU Ciptaker sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Kata dia, pemerintah sadar dengan pandemi ini membuat kondisi ekonomi rakyat tergerus.

Yasonna bilang salah satunya pandemi ini mengancam sektor pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Menurutnya, dengan UU Ciptaker akan beri kemudahan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Dia menekankan peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air harus digenjot menjadi di bawah 40.

"UU Cipta Kerja yang dirancang dengan metode omnibus law ini adalah sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business/EODB) Indonesia dari peringkat 73 menjadi di bawah peringkat 40," kata Yassona, dalam keterangannya, Selasa, 1 Desember 2020.

Selain itu, politikus PDIP itu menambahkan, dengan UU Ciptaker akan ada pemangkasan regulasi dalam usaha. Regulasi yang ribet akan dipangkas sehingga beri kemudahan.

Salah satu kemudahan berusaha itu dengan menghadirkan badan hukum baru yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Ia menyebut kemudahan berusaha ini yang akan diteruskan sebagai aspirasi dari daerah soal keluhan aturan birokrasi.

"UMK dianggap sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan bruto domestik di Indonesia," sebutnya. ujarnya. 

Yassona menambahkan, kemudahan lain yaitu perseroan perorangan dapat dilihat pada saat pendiriannya, yaitu dilakukan dengan hanya mengisi form yang akan disediakan dalam laman ahu.go.id. Dengan prosedur ini maka tanpa memerlukan akta notaris dan tidak perlu adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Untuk diketahui, UU Ciptaker menuai polemik karena ditentang dari kalangan pekerja karena dinilai hanya pro terhadap pengusaha dan investasi. Salah satu yang diprotes adalah menyangkut besaran pesangon. 

Gelombang aksi demo sebagai protes UU Ciptaker sempat muncul di berbagai daerah, beberapa waktu lalu. Bahkan, aksi demo berakhir ricuh. (*) lia/lia      FOTO: Aksi Tolak Omnibus Law/ANTARA  

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X