Infrastruktur PUPR Sumbang 1-1,2 Persen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, kontribusi sektor infrastruktur PUPR kepada proyek pertumbuhan ekonomi 5,1-5,3 persen tahun ini menyumbang sekitar 1-1,2 persen.

"Perkiraan kita seperti itu karena sektor ini, baru tandatangan kesepahaman (MoU) saja, semuanya sudah bergerak," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto kepada pers di sela Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Jakarta, Selasa.

Arie menjelaskan, sektor infrastruktur saat ini momentumnya memang sedang digenjot untuk menopang pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan kawasan dan otomatis pertumbuhan ekonomi.

"Untuk sektor kebinamargaan saja, konsepnya untuk pendanaan adalah 60 persen untuk Indonesia Timur dan sisanya sekitar 40 persen untuk Indonesia Barat. Barat dikurangi karena memang mulai ada investor atau swasta yang masuk," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 ke dalam beberapa sektor.

Data Kementerian PUPR menyebutkan, tahun ini kementerian ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar 4,88 persen dari total belanja negara yakni Rp 101,496 triliun.

Anggaran sebesar itu terbagi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar 40,78 persen, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 32,77 persen, Ditjen Cipta Karya 15,7 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan 8,16 persen, Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 0,23 persen, dan bidang lainnya sebesar 2,35 persen.

Jika dirinci, maka total alokasi anggaran tersebut dibagi ke dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.

Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 632 miliar.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.

Awalnya anggaran 2017 Kementerian PUPR adalah senilai Rp 105,6 triliun, tetapi pada akhirnya berdasarkan keputusan Komisi V DPR RI alokasi tersebut dipotong Rp 4,068 triliun menjadi Rp 101,496 triliun.(*)