Pemerintah Belum Atasi Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Jakarta – Pemerintah dinilai belum fokus untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam.

“Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus untuk menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” ujar Ecky.

Persoalan itu dibuktikan melalui hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menyebutkan Indonesia adalah negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi ke-4 di dunia, yakni 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.

“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya Rp 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelasnya.

Berdasarkan riset di atas, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 1945, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.

Menurut data, ketimpangan yang diukur dari rasio gini, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisis moneter di tahun 1998, rasio gini Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen.

Sejak 2014, rasio gini Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.(Albi Wahyudi)