YLKI-ASPEK Indonesia: Jangan Paksakan Konsumen Dengan GNNT di Tol

hariansuara.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menilai, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diawali dengan penggunaan uang elektronik di jalan tol seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik.

"Perhatian YLKI jelas berfokus pada pemberian pilihan kepada konsumen. Konsumen tidak boleh dipaksa menggunakan uang elektronik. Harus tetap ada pilihan untuk membayar secara tunai," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Abadi Tulus saat menerima kunjungan ASPEK Indonesia di kantor YLKI di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (25/9).

Tulus mengatakan, konsumen tidak boleh dirugikan dengan penggunaan uang elektronik di jalan tol, atau secara lebih luas dalam kebijakan GNNT. Bahkan, YLKI sudah sempat beraudiensi dengan Bank Indonesia untuk membicarakan aspek perlindungan konsumen.

"Kami menyoroti tentang rencana pengenaan biaya isi ulang, saldo mengendap pada kartu uang elektronik yang tidak bisa diuangkan, termasuk perlindungan dana konsumen terhadap kartu yang hilang," tutur Tulus.

Sementara itu, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, yang paling terdampak terhadap penggunaan uang elektronik secara total di jalan tol adalah pekerja jalan tol, khususnya para pengumpul tol.

Menurut Mirah, satu gerbang tol biasanya ditangani lima orang yang bekerja secara bergantian secara terjadwal. Bila seluruh gerbang tol diotomatisasi, dia menyebut kurang lebih 20.000 pekerja akan terdampak.

"Beberapa kali pihak Jasa Marga menyatakan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Pekerja akan dialihkan atau diberdayakan di tempat lain. Janji itu selalu kami tanyakan tetapi tidak pernah mendapat jawaban," ungkap Mirah.

Alih-alih dialihkan atau diberdayakan di tempat kerja lain, Mirah mengatakan kemungkinan pemutusan hubungan kerja lebih terbuka lebar. Apalagi, para pengumpul tol selama ini hanya dilatih melayani konsumen di gerbang tol yang tidak bersinggungan dengan teknologi.

Antara