Sawit Watch: Percepat Proses Transformasi dan Penguatan Industri Sawit

hariansuara.com, Bogor - Perhelatan akbar pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) baru saja berakhir pada Kamis (30/11) yang lalu. Pertemuan tahunan ini memilih Bali sebagai lokasi walaupun sejak beberapa bulan sebelumnya telah ada peringatan cukup terkait dengan peningkatan status Gunung Agung yang kembali aktif sejak 54 tahun yang lalu.

Dengan mengusung tema Inclusivity and Accountability, RSPO sedang dan terus berusaha untuk mendorong terjadinya transformasi nilai dan praktik produksi minyak sawit agar menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Beberapa topik utama yang menjadi sorotan adalah terkait dengan isu buruh dan petani, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam RSPO serta proses review terhadap prinsip dan kriteria RSPO yang sedang dilakukan saat ini.

Desk Kampanye Sawit Watch, Maryo Saputra menegaskan, bahwa menjadi penting bagi RSPO untuk mendorong dan mempercepat proses transformasi ini dengan mendorong langkah penguatan terhadap standard, memastikan implementasi, serta melakukan uji tuntas terhadap kepatuhan, melalui monitoring dan verifikasi secara komprehensif.

“Hal ini menjadi tugas utama RSPO untuk menunjukkan kepada publik secara luas, terutama kepada konsumen dan pembeli bahwa standard RSPO tidak hanya kuat diatas kertas namun juga efektif dalam implementasinya,” ungkap Maryo dalam keterangannya, Minggu (3/12).

Dorongan percepatan yang disertai dengan penguatan kapasitas dan kemampuan RSPO dalam menangani berbagai isu utama yang muncul terutama di negara-negara produsen minyak sawit menjadi faktor kunci dalam konteks ini. Terutama di Indonesia sebagai negara yang memiliki kebun terluas sekaligus sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.  

Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch, Karlo Lumban Raja menyampaikan, bahwa dari 11,98 juta ton minyak sawit yang tersertifikasi oleh RSPO, 51% diantaranya berasal Indonesia. Namun hal ini cukup kontras dengan fakta bahwa dari total pengaduan atas sengketa dan konflik yang masuk ke RSPO, 58% diantaranya berasal dari Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih ada gap dan tantangan yang cukup besar bagi RSPO untuk benar-benar merealisasikan visi keberlanjutan,” ujar Karlo.

Kepala Departemen Sosial Sawit Watch, Riza Harizajudin berharap, RSPO dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Indonesia, terutama di tingkat lokal dengan mendorongkan regulasi dan kebijakan di sektor industri sawit.

Nilai strategisnya adalah pemerintah daerah mampu mendorongkan perbaikan tata kelola produksi sawit agar lebih baik lagi, dimana pendekatan Jurisdictional dari RSPO akan sangat efektif dengan melihat kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan secara mandiri dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Sidang Majelis Umum RSPO sebagai agenda pamungkas dalam setiap pertemuan tahunan RSPO merupakan ajang evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban RSPO terhadap anggotanya.

Selain itu, Sidang Majelis Umum ini juga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi RSPO terhadap usulan-usulan perbaikan yang disampaikan anggota RSPO melalui resolusi-resolusi yang diusulkan untuk ditetapkan dan diadopsi oleh RSPO, dimana mekanisme pengambilan keputusan ini dilakukan melalui voting.