hariansuara.com, Jakarta - Untuk membangun Infrastruktur, Pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder Konstruksi termasuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
"Pemerintah butuh LPJK, begitu juga sebaliknya. Kita harus saling memberi masukan untuk kemajuan sektor konstruksi", demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dikutip dari laman PU, Jumat (8/12).
Untuk itulah, Pemerintah mendukung LPJK menjadi motor penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja Konstruksi. Sebagaimana amanat UU no.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi harus bersertifikat.
"LPJK berperan dalam sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi dan pelatihan untuk menghasilkan SDM Konstruksi yang berkualitas,” ujar Syarif.
Dikatakannya, meski Ketua LPJK Provinsi dilantik oleh gubernur sedangkan Pengurus LPJK Nasional dilantik oleh Menteri PUPR, standar untuk sertifikasi jangan berbeda.
Seyogyanya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi satu dengan lainnya sama dan dapat dipergunakan di seluruh provinsi. Bahkan di masa mendatang bisa diakui didunia.
Syarif Burhanuddin mengingatkan, bahwa dengan adanya MEA, tenaga kerja konstruksi nasional bersaing langsung dengan tenaga kerja asing.
Sedangkan jumlah tenaga kerja Konstruksi nasional yang sudah bersertifikat baru sekitar 10 Persen dari total sekitar 7 juta tenaga kerja. Dan kemampuan Pemerintah mencetak tenaga kerja Konstruksi bersertifikat, hanya lebih kurang 30 sampai dengan 50 ribu tenaga kerja Konstruksi per tahun.
Jumlah tersebut sangat kurang dibandingkan kebutuhan tenaga kerja Konstruksi untuk pembangunan infrastruktur. "Jangan sampai justru kesempatan ini diambil oleh tenaga kerja asing, untuk itu LPJK dan seluruh stakeholder Konstruksi harus bahu membahu membantu tugas ini", tegas Syarif.
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU