OJK Dorong Integrasi BPD untuk Dukung Pembiayaan Pembangunan

hariansuara.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar seluruh Bank Pembangunan Daerah mempercepat upaya penyatuan atau pengintegrasian BPD di seluruh Indonesia guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sehingga BPD lebih mampu bersaing dan meningkatkan perannya.

"BPD bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) harus segera mempercepat upaya mewujudkan BPD seluruh Indonesia yang lebih terintegrasi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka pertemuan BPD seluruh Indonesia di Manado, Kamis.

Menurutnya, untuk mewujudkan upaya ini, beberapa aspek perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat ini antara lain meliputi peningkatan core banking system pada beberapa BPD, penerapan switching yang melibatkan semua BPD, penuntasan Buku Pedoman Perusahaan yang terstandarisasi, peningkatan dan penyetaraan kapasitas SDM, serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang kompetitif.

"Saya ingin BPD menjadi jawara di daerahnya masing-masing," katanya.

OJK juga terus mendorong BPD dan industri perbankan untuk meningkatkan layanan dan produk digital, serta bersinergi dengan perusahaan fintech atau dengan memiliki lini usaha fintech.

Untuk itu, OJK mendorong BPD terus meningkatkan infrastruktur dan SDM terkait teknologi informasi agar mampu mengembangkan otomasi proses bisnis internal dan inovasi produk/layanan teknologi Keuangan di BPD.

OJK juga meminta agar BPD dapat berperan banyak dalam menyalurkan kredit produktif, khususnya di bidang infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

"BPD juga harus mempunyai kemampuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk KUR Klaster, berkerja sama dengan BUMDES/BUMADES yang sebentar lagi akan banyak berdiri, memperluas jangkauan layanan agen-agen branchless banking (LAKU PANDAI) di berbagai daerah dan juga sebagai penyalur Bansos Non-Tunai," katanya.

Selain itu, BPD juga harus berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mencari terobosan membuka akses Keuangan masyarakat di daerahnya. (*)