Menteri Susi: Berantas Illegal Fishing Perlu Sinergisitas Antar Negara

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap adanya sinergitas antar negara dalam memberantas pencurian ikan secara ilegal (illegal fishing). Sinergi ini diharapkan bisa menekan angka kejahatan pencurian ikan di lintas batas negara.Di bawah komando Susi Pudjiastuti, KKP terus memerangi dan menindak aksi illegal fishing. “Indonesia terus dan tanpa henti melawan illegal fishing. Tak lama setelah dilantik sebagai menteri, saya memberlakukan moratorium nasional terkait lisensi pencarian ikan untuk kapal-kapal yang dibuat di luar Indonesia," kata Sudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9/2016).Pernyataan ini disampaikan Susi dalam pidatonya di acara panel Our Ocean Conference 2016 di Departement of State AS, Washington DC. Dalam kesempatan tersebut, Susi juga menceritakan kisahnya saat pertama menjabat sebagai menteri. Salah satu yang diceritakan terkait  penegakan hukum yang konsisten termasuk penenggelaman kapal.Kemudian, ia juga menceritakan awal kebijakannya saat pertama menjadi menteri hingga terbentuknya Satgas 115. “Kami mendirikan gugus tugas Presiden untuk memerangi penangkapan ikan, berfungsi sebagai sistem penegakan satu-atap, yang terdiri dari Angkatan Laut (TNI), Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan Jaksa Agung dalam satu kantor”, ujarnya.Susi juga mengungkapkan  adanya pelanggaran operasional, mulai dari pemalsuan ijin dokumen kapal hingga mempekerjakan tenaga asing secara ilegal. Tidak hanya sebatas pada pidana berkaitan dengan pencurian ikan, namun juga hingga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, ditemukan fakta bahwa pelaku kejahatan pencurian ikan ini dilakukan di lintas batas negara. Pelakunya, juga melibatkan organisasi yang terstruktur. “Ini harus menjadi perhatian kita, bahwa aktivitas illegal fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir dan kejahatan lainnya di luar sektor perikanan," katanya.   Adapun dalam acara panel our Ocean Conference 2016 diikuti lebih dari 30 Menteri Luar Negeri dan Menteri Kelautan berbagai negara maritim. Selain itu, ada 350 pakar dan praktisi bidang kemaritiman.   Konferensi tahun Ini merupakan yang kali ketiga digelar.  (*) Albi Wahyudi/Ikram Ramadhan