Bahas Dwelling Time, Ini Poin Diskusi Menhub Budi Dengan Dirjen Bea Cukai

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mengupayakan solusi terbaik‎ terkait masalah waktu bongkar muat (dwelling time) barang kapal di pelabuhan-pelabuhan. Setelah menemui direksi PT Pelindo I sampai IV, Menhub Budi bertemu dengan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk mencari format terbaik persoalan dwelling time.‎“Ini satu upaya kita roadshow untuk mengenali dan mencari solusi apa yang menjadi masalah dwelling time. Saya sudah roadshow ke Kapolri, sudah mengumpulkan 4 direksi Pelindo (dari Pelindo I hingga IV). Hari ini saya sudah bertemu Pak Dirjen (Bea Cukai) untuk mencari format yang terbaik untuk menyelesaikan ini," kata Budi di Jakarta, Minggu (18/9/2016).Setelah menemui Dirjen Bea Cukai, ‎Menhub juga akan menggelar pertemuan dengan Kapori Jenderal Tito Karnavian, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Perdagangan.Budi menjelaskan dari hasil pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai, dibicarakan perlu persiapan dalam mengatasi masalah dwelling time.‎"Tadi dari diskusi cukup menarik apa yang dilakukan permasalahan dwelling time, ada yang sudah dikerjakan ada yang belum dikerjakan. Ada yang secara sadar menyelesaikan ada yang belum menyelesaikan," kata Budi.Menurutnya, perlu ada kesuaian dalam laporan evaluasi dwelling time. Jika ada laporan bagus di satu pelabuhan maka itu akan dicatat kemudian menjadi contoh untuk tempat lain. ‎"Jadi tempat yang sudah bagus Kita kloning, lalu di kloning ditempat yang lain sehingga itu akan diperlakukan,” sebutnya.Budi mengakui jika selama ini hal tersebut belum dilakukan. Koordinasi antar lembaga juga masih lemah dalam persoalan dwelling time ini. Maka diharapkan pada Selasa, lusa masalah koordinasi ini juga dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan lembaga-lembaga terkait.Usulan dari Budi kemungkinan adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait koordinator pengaturan dwelling time ini."‎Nanti kita usulkan ada suatu Perpres, tapi semangatnya seyogyanya memang ada semacam koorodinator dari tim ini, sehingga koorodinator itulah menjadi wasit siapa yang menjadi peran apa yang harus dilakukan,” tuturnya.Kemudian, Budi menambahkan ada suatu upaya keharusan untuk regulasi peraturan yang ada simplikasinya.‎ Sejauh ini, simplikasi belum dilakukan.Dengan adanya ini diharapkan ada suatu efisiensi dalam prosedur."‎Sehingga ada suatu efisiensi yang bisa dilakukan. Jadi itu suatu pembicaraan saya dengan Pak Dirjen (Bea  Cukai), tapi jadi suatu spiritlah," tuturnya. Diingatkan Budi, dalam masalah ini semua pihak harus terlibat bekerjasama. Tak ada sekat yang memisahkan lembaga. Menurutnya, semua lembaga harus menjadi satu wadah sebagai satu spirit."Kita tidak ada sekat lagi antara kepolisian dengan Perhubungan, antara perhubungan dengan Dirjen keuangan, nggak ada sekatlah. Kita sudah menjadi suatu wadah tertentu satu spirit," jelasnya. (*)   Albi Wahyudi/Hardani Triyoga