Mendagri Bersikap Pasca Terima Hasil Pemeriksaan Gubernur Khofifah Atas Kinerja Bupati Jember

hariansuara.com, Jakarta – Terkait konflik berlarut yang terjadi antara Bupati Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, akan mengambil sikap setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dilakukan pada 24-26 Juni nanti. 

Demikian disampaikan oleh Mendagri pada Forum Konsultasi dan Mediasi di Komplek Parlemen Senayan yang difasilitiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pada pertemuan itu hadir di samping Mendagri dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Sylviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, lalu Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin serta sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Pada kesempatan itu, La Nyalla menyatakan, gagasan menggelar forum konsultasi ini adalah untuk memediasi dan mencari jalan keluar yang tepat atas kebuntuan komunikasi antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Jember. Kondisi serupa ini sangatlah menghambat pembangunan dan pada hilirnya, masyarakat di Kabupaten Jember yang menelan imbasnya. Terlebih sekarang pandemi Covid-19 masih merebak.

La Nyalla berharap agar semua pihak dapat bersinergi dengan baik sehingga roda ekonomi di daerah dapat terus bergulir, sehingga masyarakat dapat tertolong. Sebagai langkah untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan dalam dinamika politik di Kabupaten Jember ini, DPD RI ikut melibatkan Badan Akuntabilitas Publik. 

Sylviana Murni berjanji akan mengundang dan meminta keterangan dari Bupati Jember Faida atas dugaan mala administrasi dan pelayanan publik. BAP DPD harus mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan informasi yang kompehensif. "Jadi, bukan hanya Kemendagri saja, tetapi secara kelembagaan BAP DPD RI pun akan melakukan hal serupa," ujar Sylviana.

Sementara itu Mendagri Tito melihat akar persoalan di Kabupaten Jember terletak pada gagalnya komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Alhasil, mekanisme check and balance tidak berjalan. “Kita tunggu hasil laporan pemeriksaan dari Gubernur Jatim. Jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” tukas mantan Kapolri tersebut.

DIHARAPKAN SOLUSI SEGERA UNTUK MENGAMANKAN PILKADA 2020

Banyak permasalahan menaungi Kabupaten Jember. Seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jember, Itqon Syauqi, hingga saat ini Jember belum punya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menyikapi pandemi Covid-19, Bupati mengeluarkan anggaran tanpa terlebih dulu menyertakan DPRD sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku. Bupati acap bertindak sepihak, sehingga tak pelak DPRD pun melayangkan Hak Angket. Masih banyak tindak penyalahgunaan wewenang sampai memotong pos anggaran DPRD yang jumlahnya cukup signifikan.

“Kami memilih berkonsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri atas ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember, dengan prinsip money follow function. Terlebih Bupati juga mengabaikan rekomendasi dari Kemendagri, serta menggunakan APBD tanpa payung hukum, serta banyak bentuk penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, rakyat yang dirugikan” papar Itqon.

Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi dalam kesempatan yang sama menilai Bupati Jember telah melanggar Undang-Undang dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah. Selayaknya jika DPRD Jember melayangkan Hak Angket kepada Bupati. Diharapkannya, segera didapat solusi atas konflik ini dari Kemendagri dan DPD RI untuk menjaga menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2020 di Jember serta mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. mel/mel, Foto: IST (*)