
hariansuara.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menjadi sorotan publik karena kontroversialnya Program Organisasi Penggerak (POP). Kebijakan kementerian yang dipimpin Nadiem Makariem itu menuai kritikan.
Sebab, imbas POP itu, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah menyatakan mundur dari kepesertaan. Mereka protes karena munculnya entitas baru di dunia pendidikan tapi lolos seleksi program.
Terkait itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbud bisa bijak menjelaskan persoalan ini ke publik. Ia mengingatkan jangan sampai menambah gaduh di tengah pandemi Covid-19.
"Silakan Kemendikbud menjelaskan bagaimana itu kriteria-kriteria yang jadi dasar lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. Publik harus tahu ini, kan ada persepsi lo itu entitas baru tapi kok bisa lolos," ujar Staiful kepada hariansuara, Kamis, 23 Juli 2020.
Dia mengingatkan Kemendikbud sebagai bagian pemerintah di sektor pendidikan mesti bijak. Ia bilang seleksi POP setidaknya mesti ada keberpihakan kepada ormas-ormas yang sudah terbukti punya rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Tanah Air. Acuan ini menurutnya bisa dinilai dari jaringan sekolah yang dimiliki. Pun, demikian soal pendidik yang terafiliasi.
"Jadi, enggak bisa itu POP ini langsung diserahkan ke pasar bebas dalam proses seleksinya. Harus bijak mempertimbangkan aspek-aspek dengan memberdayakan masyarakat," ujarnya.
Masyarakat awam saja banyak yang mempertanyakan soal ini. Seorang ibu menyatakan kepada hariansuara, "Mengapa tidak mau melihat sejarah? Sebelum sekolah formal berdiri di Indonesia, masyarakat kita mengenyam pendidikan dari para ulama. Entitas-entitas pendidikan yang lahir dari bumi Indonesia ini semestinya diperhatikan. Toh berdirinya negara kita ini dimotori oleh para ulama yang mendidik masyarakat itu sehingga bisa mengusir penjajah dari Tanah Air kita. Mbokyo mau belajar sejarah."
Diketahui, POP sebelumnya disosialisasi Kemendikbud sebagai program prioritasnya. Tujuan POP ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak. Harapannya bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Nah, terkait POP Ini nanti Kemendikbud mengklaim siap menggandeng ormas-ormas yang punya rekam jejak dalam meningkatkan kualitas para guru. Demi menopang program itu, Kemendikbud juga sudah mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan.(*) zai/umi FOTO: IST/@thenampale
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU