Jokowi Minta Kepala Daerah Cermat Lakukan Reformasi Anggaran

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Wododo meminta jajaran menteri, kepala lembaga hingga kepala daerah bisa cermat melakukan reformasi anggaran. Imbauan ini disampaikan agar bisa menggerakkan ekonomi.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan bekerja lebih cepat dalam kondisi krisis. Kata dia, kondisi saat ini berbeda sehingga perlu perhatian lebih karena pandemi Covid-19.

"Semangat auranya berbeda semuanya sudah sering saya sampaikan pindah channel ke extra ordinary agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 25 November 2020.

Jokowi menyampaikan demikian saat acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021.

Maka itu, ia menekankan pentingnya bagi kepala daerah agar bisa melakukan reformasi anggaran. Hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi.

"Saya minta kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga agar melakukan reformasi anggaran, agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah," lanjut eks Wali Kota Solo itu.

Jokowi pun meminta kepada jajarannya agar memanfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. 

Dia mengatakan, saat ini perlu menjaga penguatan rupiah dalam APBN dan APBD. Dengan demikian, anggaran bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Kemudian, Jokowi juga berpesan bahwa saat ini tugas terpenting membantu memecahkan persoalan rakyat. Ia mengingatkan pandemi belum berakhir sehingga kondisi ekonomi tidak ada kepastian.

"Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat, dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD," katanya.

Terkait vaksinasi Covid-19, ia menyebut kemungkinan akan datang pada akhir November 2020 atau awal Desember 2020. Namun, vaksin ini juga butuh proses yang disesuaikan. Salah satunya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

"Masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah scientific, data-data science yang diperlukan untuk mendapatkan emergency use authorization dari BPOM. Jadi meski vaksin datang kita harus tunggu tahapan di BPOM," jelas Jokowi. (*) lia/lia       FOTO:  Presiden Jokowi/Twitter @jokowi