Wapres Ma'ruf: Digital Governance Sudah Jadi Keniscayaan yang Diperlukan Masyarakat

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah tengah menggenjot pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif untuk sektor pelayanan. Teknologi informasi diakui masih jadi persoalan terutama di daerah 

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan di tengah pandemi, perbaikan teknologi informasi harus jadi prioritas. Sebab, aktivitas sosial masih terbatas karena imbauan social distancing.

"Semua harus paham karena digital governance sudah menjadi keniscayaan dan solusi yang diperlukan masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik," kata Ma'ruf, dalam keterangan resminya, Kamis, 17 Desember 2020.

Dia mengatakan, dalam mengatasi persoalan ini, pemerintah punya kebijakan mempercepat transformasi digital. Salah satunya dengan dukungan anggaran Rp30,5 triliun untuk mendukung program tersebut. 

Ma'ruf bilang fokus dalam program ini dengan membangun akses internet di daerah terpencil.

"Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," jelas Ma'ruf.

Kemudian, ia menambahkan sudah saatnya, masyarakat Indonesia juga merubah pola pikirnya. Sebab, transformasi digital diperlukan pemahaman dari masyarakat sebagai pelaku.

"Ya itu lagi perubahan perilaku itu penting. Tapi, kita sadarin, banyak daerah terpencil tertinggal dalam urusan transformasi digital," sebut Ma'ruf.

Pun, ia menambahkan selama ini yang kerap jadi persoalan karena transformasi digital lemah dalam pengotimalan area layanan. Keluhan masyarakat tak sejalan dengan gaung revolusi industri 4.0. Imbasnya pemerintah dicap gagal.

"Masyarakat sekarang kritis. Karena harus dipahami karena Indonesia punya market yang besar dalam digital informasi," tutur Ma'ruf.(*) stm/umi       FOTO: Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf/Twitter @jokowi