Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi Gandeng Australia

Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama bilateral sektor kelautan dan perikanan dengan Australia. Salah satu kerjasama terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal  atau illegal fishing.

Kerjasama ini terangkum dalam hasil pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Susi menyampaikan rasa terima kasih kunjungan Menlu Julie Bishop ke kantor KKP. Selain itu, ia menambahkan, beberapa kerja sama antara Indonesia dan Australia yang perlu ditingkatkan, khususnya di sektor perikanan yang merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengajak Australia juga negara lainnya untuk bekerja sama. Khususnya dalam pemberantasan IUUF masih menjadi isu utama. Dalam hal ini, saya mengajak pihak Australia untuk saling membantu dalam penanganan hal tersebut", kata Susi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2016).

Susi mengajak pihak Australia untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan di 24 pelabuhan, terutama di Pulau Jawa, Bali dan Lombok.

"Selain itu, untuk pelabuhan Sabang yang merupakan posisi strategis dikarenakan sebagai pintu masuk jalur pelayaran internasional ke Malaysia dan Singapura. Untuk penelitian, dipusatkan di Pangandaran," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, rasa terima kasih telah dapat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kemudian, ia juga menyampaikan akan dilaksanakan simposium penelitian di Sydney pada bulan Oktober 2016. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama dalam penelitian blue economy dan isu-isu perikanan lainnya.

"Australia mengajak kerja sama Indonesia dalam penanganan penyelundupan, IUUF, alih muatan dan hal lain sehingga hal-hal tersebut dapat diberantas," ungkap Julie.

Dengan terjalinnya kerjasama, diharapkan kedua negara menjadi negara yang mempunyai kekuatan untuk melakukan kegiatan pemberantasan IUUF dan dapat saling mendukung sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan kedua negara. (*)  Albi Wahyudi