Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Optimalkan Pengawasan APIP untuk Pulihkan Ekonomi Nasional dan Stop Korupsi

Istana & Kementerian
28 May 2021
Optimalkan Pengawasan APIP untuk Pulihkan Ekonomi Nasional dan Stop Korupsi

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh menteri, ketua lembaga, kepala daerah—Gubernur, Wali Kota, Bupati—dalam Rakornas secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, bahwa fokus kerja tahun 2021 adalah untuk memulihkan ekonomi nasional. 

Untuk itu, Pemerintah menyiapkan dana 700 Triliun untuk pelaksanaan program kerja. Ini harus cepat direalisasi agar ekonomi Indonesia segera bangkit. Ditargetkan pertumbuhan ekonomi nasional naik dari minus 0,74 persen pada kuartal pertama menjadi ke kisaran angka 7 persen. 

“Rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Jangan sampai satu rupiah pun yang disalahgunakan,” tegas Presiden. 

Terkait mencegah korupsi demi memulihkan ekonomi, Presiden Joko Widodo meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memaksimalkan tugasnya seperti diurai dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (audit intern) di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.  

Tugasnya, memeriksa seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi seperti mengaudit, mereviu, mengevaluasi, memantau dan mengawasi. Jajaran APIP di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern di kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat

lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/ unit pengawasan intern pada kesekretarian lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan.

Untuk memulihkan ekonomi nasional dan memberantas korupsi, Presiden Joko Widodo meminta pengawan dimulai sejak awal dilaksanakan program kerja. Pun menjamin sasaran pokok pembangunan dicapai secara akuntabel, efektif, dan efisien. 

Tiga poin penting dari Presiden Joko Widodo dalam tindak pengawasan: 

1. Terus melakukan dan meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah, serta memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

2. Terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

3. Memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. (*) Drajat/Surya     Foto: @kemensetneg.ri 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X