PROPER EMAS bagi 47 Perusahaan yang Berperilaku Bisnis Peduli Lingkungan Hidup

hariansuara.com, Jakarta - Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, secara langsung menyerahkan penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS.

Kriteria penilaian dilihat dari konsistensi menunjukkan keunggulan lingkungan dari hulu ke hilir. Dari proses produksi dan jasa, pelaksanaan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

Dipesankan Wapres KH Ma’ruf Amin, dunia usaha berpartisipasi sukseskan upaya serius Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Targetnya, melalui Indonesia FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 dan Net-Zero Emission pada tahun 2060.

Selama 26 tahun berjalan, Anugerah PROPER konsisten dilakukan dimaksudkan agar dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan mengedepankan asas berkelanjutan. Di antaranya, menerapkan prinsip ekonomi hijau, peduli akan lingkungan fisik, non fisik, serta lingkungan sosial. Kini kriteria penilaian PROPER ditambah meliputi aspek Life Cycle Assesment (LCA), Eco-inovasi, dan Inovasi Sosial.

Tahun ini, hasil evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, menetapkan 47 perusahaan meraih peringkat EMAS, HIJAU 186 perusahaan, BIRU 1.670 perusahaan, MERAH 645 perusahaan, HITAM 0 perusahaan, dan 45 perusahaan lainnya tidak masuk peringkat sebab tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/ditangguhkan.

Tercatat, presentase ketaatan PROPER mencapai 75%, berhasil melahirkan 697 inovasi yang mayoritas di sektor efisiensi energi. Secara nominal, penghematan biaya mencapai Rp102,49 triliun dari upaya efisiensi air dan energi, berdampak pada turunnya emisi dan beban pencemaran, serta reduksi limbah, baik B3 maupun non-B3.

Pada aspek inovasi sosial, PROPER berhasil memberdayakan masyarakat dengan menginisiasi dana bergulir mencapai Rp2,6 triliun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, meneruskan kembali pesan Presiden dan Wakil Presiden kepada semua Menteri Kabinet untuk mengutamakan adanya keseimbangan antara ekonomi/investasi dan lingkungan. (*)