Masih Minim, Anggaran Riset Nasional Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menilai anggaran riset di tanah air perlu ditingkatkan. Alasannya karena anggaran riset nasional masih minim jika dibandingkan dengan negara lain.

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhamad Dimyati mengatakan anggaran riset secara nasional belum mencapai 1 persen dari PDB.

"Anggaran riset secara nasional baru mencapai 0,2 persen dari PDB atau sekitar Rp16 triliun," kata Dimyati di kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/12/2016).

Anggaran riset secara nasional dihitung berdasarkan alokasi dana yang dikeluarkan seluruh institusi, industri, dan masyarakat.

Menurut dia, anggaran riset ini masih kalah jauh dengan negara di Asia lainnya SEPERTI Korea Selatan yang sudah mencapai 4,2 persen, Tiongkok sudah lebih dari 2. Adapun Singapura mencapai 2,1 persen dan Malaysia sudah 1 persen.

"Idealnya Indonesia sudah mencapai 2 persen," jelasnya.

Ia mengatakan negara-negara maju banyak menghabiskan dananya bagi kepentingan riset untuk kepentingan kemajuan negaranya.

"Mereka berpandangan riset itu adalah nilai investasi bukan belanja alokasi anggaran," jelasnya.

Untuk itu, kata dia, perlu memandang riset sebagai investasi yang akan berkembang . Riset ini untuk kepentingan produk teknologi dan industri, alokasi anggaran semestinya lebih ditingkatkan.

Kata dia, pemerintah mendorong institusi-institusi riset bisa bekerja lebih baik dan juga melakukan perbaikan regulasi yang penting guna mendorong riset berkembang adalah Peraturan Menteri Keuangan No 106 tahun 2016 dan Undang-Undang No 13 tahun 2016 tentang paten.

"Peneliti nantinya fokus pada outputnya bukan pada masalah administrasinya," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UI Muhammad Anis mengatakan saat ini SDM disiapkan dengan mewajibkan 4 SKS mereka melakukan riset.

"Untuk sarana prasarana kita upgrade, kita perbaharui kita tambah, IT infrastrukturnya kita kembangkan," ujarnya. (*)

Antara