Presiden Joko Widodo Minta Industri Jasa Keuangan Perkuat Kredit Usaha Rakyat

Jakarta - Presiden Joko Widodo Minta Industri Jasa Keuangan Memperkuat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui UMKM.

"Saya minta arahkan kredit kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, kepada nelayan. Untuk sisi produktif, bukan konsumtif. Terutama BPD (bank pembangunan daerah)," kata Jokowi dalam sambutannya saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden juga mengarahkan agar para gubernur dapat memberikan subsidi bunga bank kepada KUR yang berasal dari APBD. Sehingga dapat membantu produktivitas perekonomian daerah.

Kepala Negara meminta agar industri jasa keuangan di daerah-daerah gencar mempromosikan fasilitas KUR secara langsung kepada masyarakat.

"Berikan lebih banyak ke sektor produktif. Hal yang berkaitan dengan produksi. Kepada petani untuk beli pupuk, benih, bibit. Jangan sampai mereka diijon. Jangan sampai mereka ambil kredit dari rentenir dengan bunga tinggi, padahal di perbankan hanya 9 persen," tegas Jokowi.

Namun demikian, Presiden juga meminta perbankan untuk tetap teliti dalam memberikan kredit. Sehingga dapat menghindari kredit macet atau `non performing loan` (NPL).

Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya menurunkan bunga KUR bagi produktivitas UMKM Indonesia.

Pada 2015 saja, bunga KUR dari rata-rata 22 persen turun menjadi 12 persen. Sementara pada 2016, pemerintah menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen.

Untuk tahun ini, Jokowi juga menargetkan bunga KUR dapat turun ke angka 7 persen. Dengan harapan dapat mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama di daerah-daerah.(*)