Pemerintah Serius Lawan Provokasi, Agitasi Dan Propaganda Dunia Maya

Jakarta – Aksi di dunia maya saat ini mulai dipenuhi dengan provokasi, agitasi dan propaganda. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mengajak seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk memahami dan mengerti mengenai bahaya aksi kategori ini.

Tanpa disadari aksi ini merupakan ancaman baru bagi hampir semua negara, termasuk Indonesia.

"Ada ancaman baru yang bisa mengubah konsep opini dari suatu negara dalam merangkul masyarakatnya. Satu kegiatan baru yang ingin memisahkan antara rakyat dengan pemerintah, padahal dua unsur itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita menganggap penting bahwa ini harus dilawan," ujarnya

Menurutnya, pemerintah melihat bahwa ancaman tersebut dilakukan secara massal dan tidak kelihatan, tidak diketahui dan tersembunyi, tapi ada di kalangan masyarakat atau civil society.

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga memperkenalkan Satuan Tugas ‘Pro A Pro’ yang telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas.

"Kalau di jaman Hitler, propaganda dilakukan lewat radio, selebaran-selebaran dan surat kabar karena belum ada cyber. Tapi sekarang propaganda sudah lebih canggih, hebat dan sulit dilacak karena sumbernya tersembunyi dan setiap orang bisa melakukan kegiatan seperti itu. Ada suaranya, tulisannya ada, tapi orangnya tidak ada, kita seperti sedang melawan demit atau setan," jelasnya.

Ia menjelaskan, Satgas ‘Pro A Pro’ memiliki empat tugas. Pertama, melawan opini yang dibangun lewat propaganda liar dengan satu kebenaran aktual. Sebab isu hanya bisa dinetralisir dengan fakta.

Kedua, untuk menelusuri dan mendalami sumbernya siapa dan darimana. Ketiga, melakukan operasi dan penindakan yustisi. Keempat, sumber-sumber yang menampung propaganda itu dilibas atau diberhentikan.

"Ini sudah berjalan tapi masih belum terorganisir dengan baik," katanya.

Sementara itu menurut Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius Suhardi, berita hoax telah marak memenuhi ruang publik.

Pada tahun 2016, informasi mudah disebarkan dan viral sedangkan masyarakat tanpa sadar mengamini semua informasi tersebut.

Dikatakan, saat ini muncul budaya malas untuk memfilter konten dan sumber berita, semuanya yang ada di media sosial dianggap sebagai kebenaran.

Ia menjelaskan, pada akhir tahun 2016, BNPT menjaring pengguna media sosial dengan follower terbanyak di empat kota yaitu Medan, Makassar, Yogyakarta dan Jakarta. BNPT mendidik mereka untuk mempengaruhi anak muda agar tidak terpengaruh berita negatif di media sosial.(*)