Pemerintah Resmikan IUPK, Freeport Diizinkan Ekspor Kembali

Jakarta – Pemerintah melalui Kementrian ESDM telah menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia pada 10 Februari 2017.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sudjatmiko mengatakan, PT Freeport Indonesia (FI) sudah mengantongi rekomendasi untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017 tanggal 17 Februari 2017.

“Persetujuan ekspor bagi PT Freeport Indonesia ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga 16 Februari 2018,” ujar Sudjatmiko.

Ia menegaskan, bahwa Pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan fisik, fasilitas pengolahan dan pemurnian pada periode waktu yang dibutuhkan atau paling sedikit 6 bulan sekali yang diverifikasi oleh verifikator independen.

“Apabila progress pembangunan 6 bulanan tidak sesuai dengan komitmen, maka rekomendasi ekspor dapat dicabut,” tegasnya.

Dengan perubahan status menjadi IUPK, otomatis menggugurkan KK (Kontrak Karya) yang diterbitkan sebelumnya. Kini, Freeport wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 seperti divestasi saham dan pembangunan smelter.(*)