Kementerian PUPR: Penanganan Lumpur Diambil Alih PPLS

Surabaya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menyatakan penanganan lumpur Sidoarjo yang semula dikendalikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini diambil alih kementerian tersebut menjadi Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS).

"Presiden Joko Widodo memang membubarkan BPLS. Namun bukan berarti tidak ada yang menangani karena dilakukan oleh PPLS," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati di Surabaya, Rabu.

"Yang pasti tugasnya tak ada pengurangan sama sekali. Termasuk kewajiban PT Minarak Lapindo yang tetap dan melakukan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan," ungkapnya.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan pembubaran BPLS tidak perlu dikhawatirkan.

"Tujuan dibubarkannya BPLS adalah agar lembaga yang menangani Lapindo tidak terlalu banyak. Dan juga untuk efisiensi. Kewenangan selanjutnya akan ditangani Kementerian PUPR. Terlebih menurut hitungan para ahli kelembagaan yang mengurusi Lapindo tidak perlu sebesar itu," katanya.

Dia memastikan bahwa semua aspirasi masyarakat akan ditampung oleh Kementerian PUPR agar bisa diselesaikan dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.(*)