Bandara Purbalingga Bakal Dibuka untuk Komersial

hariansuara.com, Cilacap - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan bertemu dengan PT PLN (persero) untuk membahas bangunan pembangkit listrik yang mengganggu ruang udara Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

"Bandara ini punya persoalan sedikit . Nanti kami akan bicarakan dengan PLN berkaitan dengan hambatan di sana," kata Budi di Bandara Tunggul Wulung Cilacap, Minggu.

Menurut Budi bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bisa menghambat pergerakan pesawat yang lepas landas atau mendarat di Bandara Tunggul Wulung.

Dampaknya, Kementerian Perhubungan akan membuka Pangkalan Udara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah agar bisa dipakai untuk penerbangan komersial.

"Tahun ini akan dibangun agar pesawat komersial bisa masuk," katanya.

Dia optimistis Bandara Wirasaba akan diminati oleh banyak maskapai penerbangan karena perkembangan kawasan tersebut cukup pesat.

Akibat ada hambatan itu, Bandara Tunggul Wulung yang pernah dioperasikan oleh PT Pertamina hanya bisa melayani pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235. Atau yang lebih kecil karena tidak bisa didarati pesawat sekelas Boeing 737.

Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Tunggul Wulung Faisal Marasebessy mengatakan perpanjangan landasan pacu dari 1.400 meter menjadi 1.800 meter juga belum bisa dilakukan karena lahan belum dibebaskan.

Kendala lain, kata Faisal, adalah masih adanya warga yang menyeberang landasan pacu sehingga membahayakan keselamatan penerbangan.

"Kita masih memperbolehkan menyeberang jika tidak ada pesawat yang akan mendarat," katanya.

Bandara Tunggul Wulung saat ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter serta apron ukuran 190 meter X 96,5 meter yang mampu menampung tiga pesawat sekelas ATR 72 atau CN 235.

Bandara ini melayani Susi Air yang terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma,Jakarta ke Bandara Tunggul Wulung dua kali sehari. Dan Pelita Air dua kali seminggu. Juga menjadi lokasi lima sekolah penerbangan termasuk milik Kementerian Perhubungan. (*)